UU keimigrasian, ada beberapa hak yg dapat diperoleh oleh orang asing salah satunya yaitu dalam agraria hanya berhak memakai bukan memiliki, bekerja, keamanan jiwa, keamanan harta benda, dsb. kewajibannya dengan membayar pajak, harus memiliki pasport dan visa. Tidak semua hak dan kewajiban harus ada pada orang asing tersebut, karna pada hakikatnya orang asing itu tidak boleh ikut campur terhadap politik dalam negeri orang lain (maksudnya Indonesia). (Muhammad Aulia Hasby | nim : 21203110)
Dilihat dari UU no. 39 1999 Hal tersebut termasuk pada pelanggaran ham ringan dimana nenek tersebut telah mengambil hak milik orang lain (barang milik orang lain). (Abdatul Jalilatil Ahmadiyah_21203020_PBA C)
Liana Nurunnihar (21203095) Bagaimana pendapat anda jika setiap warga negara hanya menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban? Apa pengaruh nya terhadap negara? Dan bagaimana caranya agar warga negara tetap sadar akan kewajiban nya?
Dengan hanya menuntut kepada hak tanpa berkewajiban saya tidak setuju, karna warga atau seseorang yang melakukan hal tersebut termasuk melanggar Undang-undang dasar dikarnakan hanya ingin mengambil sesuka hatinya saja tanpa memerdulikan kewajiban sebagai warga negara. Jika ada warga negara yang melakukan hal tersebut maka sebuah negara akan menjadi....bisa kita sebut akan memperkeruh keadaan negara. dia menginginkan kehidupan yg layak tetapi dia tidak mau mematuhi kewajiban sebagai warga negara, dia ingin seenaknya saja lantas apakah negara tidak punya hak atas itu? Justru hak negara itu berada diatas kewajibannya (seorang warga negara). Cara menyikapinya, bisa kita langsung ambil contoh: dia memiliki sepedah motor atau memiliki sebidang tanah yang mana telah diatur oleh undang-undang itu harus membayar pajak sebagai kewajiban warga negara, ketika orang tersebut tidak mau membayar pajak maka terdapat permasalahan-permasalahn yang akan ditemui, misal: pada fasilitas umum, orang tersebut jika berkendara dijalan bisa saja ditilang. misal pada tanah dia tidak membayar pajak bisa saja tanah tersebut diambil alih oleh negara karena dia sendiri sebagai orang yang memiliki hak harusnya juga tau kewajibnnya juga karna kita bernegara itu ada aturannya. (PBA C_Abdatul Jalilatil Ahmadiyah_21203020)
Nama : Moechamad Yusuf Dimas Wicaksono Kelas : PKn C Nim : 21203051 Mohon jelaskan serta contoh nya Dalam perbedaan pelanggaran ham dengan pelanggaran hukum ?
Nama : Fayakun Birul Walidina NIM : 21203089 Perbedaan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum adalah Pelanggaran HAM hanya terkait hak asasi manusia saja, seperti pencemaran nama baik, menghalangi seseorang untuk menyampaikan pendapat, penganiayaan terhadap orang lain karena masalah sepele, tidak mendapatkan keadilan sosial di masyarakat, memalak orang lain dan masih banyak lagi. Sedangkan pelanggaran hukum itu mencakup semua pelanggaran hukum secara umum, seperti melanggar lalu lintas, perampokan, pembunuhan, penipuan, hak cipta dan banyak lagi.
harmonisasi hak dan kewajiban yang diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara, yang sifatnya timbal balik. Aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia juga diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 27-34. Menurut pandangan bangsa Indonesia hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban, maka dari itu Indonesia menganut paham harmoni antara hak dan kewajiban. Dalam sejarahnya di Indonesia, masyarakat nusantara lebih mengenal konsep kewajiban daripada konsep hak. masyarakat indonesia bidang untuk patuh terhadap pemimpin dalam segala hal tanpa mementingkan konsep hak. Namun, semenjak adanya perlawanan oleh kaum yang tertindas karena hak-hak mereka yang dirampas, konsep hak mulai dikenal dan mengemuka seiring mulai meredupnya kewajiban. Hal inilah yang menjadikan harmonisasi hak dan kewajiban penting dan tidak dapat dipisahkan. Dimana jika hanya salah satu saja yang dilakukan atau diterapkan maka akan terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika seseorang atau suatu kelompok suatu hak maka juga perlu melaksanakan kewajibannya dan atau jika mendapatkan kewajiban maka juga harus memperoleh hak atas kewajibannya itu. sebagai contoh hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2, UUD 1945). Atas dasar hak ini, negara kewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk mewujudkan hak warga negara, pemerintah setiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat.Disinilah hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan. NURUL MUTMAINNAH NIM 21203077 KELAS C
Iklima Dwi Pahlevi 21203061 Kalau memang semua orang punya hak untuk menyampaikan demokrasi, lalu mengapa masih ada suara rakyat yang ditolak, dibiarkan, bahkan dibungkam? Bukankah banyak juga kasus mahasiswa yang saat menyampaikan aspirasinya mendapat pukulan dan kekerasan? Lalu bagaimana pendapat kelompok akan hal itu? Bagaimana cara mengatasinya?
Kebanyakan rakyat bersuara atau berdemo itu tidak dengan kesabaran tpi malah dengan emosional yang tak tertahankan. Kenapa ada yang terpukul oleh tim keamanan negara? karena disitu rakyat sudah sulit dikendalikan, sudah berlaku keras pula sampai bakar-bakar pagar, ada juga yang lempar-lempar batu. Mungkin karna itu tim keamanan kesulitan untuk mengatasinya. Perlu diketahui bersuara boleh asal dengan damai dan penuh kesabaran, kesibukan pemerintah untuk rakyat banyak bukan rakyat sedikit. Ditolak apa tidaknya pendapat suatu rakyat itu tergantung pemikiran si pemimpin, jika si pemimpin itu bijak dia akan mempertimbangkan pendapat rakyat dengan baik dan benar apakah itu akan menguntungkan kehidupan negara dan warga negara atau tidak. (Abdatul Jalilatil Ahmadiyah_21203020_PBA C)
