Tindak Pidana Pemilu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”
Tindak Pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 177 A UU No.10 Tahun 2016 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
Bawaslu Kota Pekalongan secara tegas menindak segala bentuk praktik Money Politik.
Cegah, Awasi, Tindak !!
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.!
Jangan Lupa Subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi mengenai Pengawas Pemilu dan Ikut menjadi pengawal Demokrasi di Indonesia.
Media Sosial Bawaslu Kota Pekalongan:
RU-vid : / @bawaslukotapekalongan-
Website : pekalongankota...
Instagram : / bawaslukotapekalongan
Facebook : / bawaslukotapekalongan
Twitter : / panwaskotapkl
10 окт 2024
