Terima kasih sudah menyaksikan GASPOL! Yuk kepoin episode lainnya di channel kami, buka playlist Gaspol di sini: ru-vid.com/group/PLFYHAhc-KMiDQfy4aYtHbMUhyCT8qluaU
bu Mega kita hargai karena anak pahlawan proklamator dan manusia. itu saja. semoga lekas Almarhumah dan semoga Indonesia makin makmur sejahtera sentosa.
@@srysubekti870 yang nggak punya etika dan sangat kurang ajar itu ya pak lurah. nggak ingat dulu waktu masrah kayu osrak osrok di tepi sungai, sekarang hidup sudah enak lupa daratan
Aduh daging semuanya penjelasan prof yusril menambah wawasan kita semua...terima kasih prof yusrl semoga terus mencerahkan rakyat indonesia, prof yusril dan prof edy mantap
Bukan milik jokowi danegawari, tapi rakyat milih prabowo 58%, saksi n bukti sedikit kekacauan...yg kacaukan pemilu kelompok2 yg ambisi kekuasaan yg onani saja.
Hakim² MK tau resiko klo hrus berkorban melawan kehendak Penguasa..klopun hrus memutuskan adanya kecurangan di Pemilu di 2024 ini.. jd melawan ketidak benaran itu sepanjang masa..klo kekuasaan gak lama kok itu hrus dilakukan oleh Hakim MK sbg penegak Demokrasi
Wkwkwkwk 😂😂😂 sebegitu besar efek jokowi baru tahu...Makanya jgn sok merendahkan, di cuekin 1 orang jokowi semua ambyar to...satu kata "kapok ra kowe"!!!
Mereka yg kalah harus Instrupeksi diri Kenapa Mereka tidak banyak dipilih rakyat , Kenapa banyak yg pilih Paslon 02 ,dengan suara yg mencapai 96 juta lebih ???? 🇲🇨🇲🇨🇲🇨
Yang dikuatirkan ada pihak yg menteror Para Hakim MK dan keluarganya untuk meloloskan gugatan dari pihak pemohon , .Agar NKRI ini Kacau bercerai berai .
Ngak mungkin MK melangkahi tugas Bawaslu dan KPU udah susah mengadakan jalan pemilu dan ngak mungkin menghilangkan pemilihan rakyat yg 96 juta akan merusak konstitusi 🤣🐔
Mantap Pak Yusril, semua terjawab sdh meski hanya kurang dari 1 jam tayang. Ini mencerdaskan anak bangsa. Pak Yusril layak dijadikan Guru bangsa dlm prespektif Hukum.
CERDAS 👍👍..penjelasan #ProfYusril singkat jelas dan padat.biarlah yg msh teriak curang kita tinggalkan saja yg penting skrg fokus untuk kedepan membangun NKRI bersama presidenku Bpk #Prabowo & koalisi Indonesia maju supaya kita setara dan sejajar dengan bangsa lain yg sdh maju.tetep semangat prof ..terima kasih sdh berjuang keras bersama bapak. Jenderal dkk 🙏.. salam sehat dan sukses selalu untuk kt semua ❤❤❤
Apapun namanya , sesuai dengan pendidikan yg kami terima di bangku sekolah ,,KALAU MENULIS DENGAN TINTA MERAH ITU BERMAKNA TIDAK BAIK , ini pendidikan paling dasar yg kami terima.
وينبغى أن لا يكون فى الكتابة شيئ من الحمرة، فإنه من صنيع الفلاسفة لا صنيع السلف، ومن مشايخنا كرهوا استعمال المركب الأحمر. "Selayaknya (sepatutnya) seorang penuntut ilmu tidak menggunakan tinta merah didalam menulis, karena hal itu termasuk dari kebiasaan (perbuatan) orang filosof, bukan perbuatan dari para salaf (ilmuan terdahulu). Dan diantara guru kami ada yang memakruhkan (tidak menyukai) menggunakan kendaraan berwarna merah".
Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran; yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Sbg warga negara, wajar urun rembuk. Tapi yang penting: jangan merasa paling benar, paling berhak, paling berkepentingan karena, sesuai peruntukannya, negara dibangun berdasarkan kesepakatan bersama.
Sayang sebagai anak Bpk proklamator yg harus ny me nyetak perjuangan ny jujur arif dan bijaksana Bpk Sukarno..wajib di conto kenapa Ibu Mega malah menodai citra ny rakyat menyayangkan sekali cuma nuruti abisiny pingin berkuasa nggk pernah ada rasa legawa "malah mau menekan MK..semoga MK memutuskan yg se adil2 ny semua rakyat hany berserah diri pd MK
Politisi Asbun, pengacara dari paslon 01 & 03 yg KALAH TELAAK sdg STRESS, Emosi dan NGACO shg berbagai upaya Hak Angket, mengajukan gugatan yg tdk kuat/ lemah dalil dan bukti"nya, shg akan mudah dipatahkan.
Kalau MK memutuskan berdasarkan pertimbangan masukan² "Amicus Curiae"...hal itu menandakan bhw para Hakim MK kita, utk periode saat ini, memang tidak mampu bertindak bijaksana (dari kemampuan diri mrk sendiri) !! Lebih baik mrk mengikuti saja "perintah UU Pemilu" yg sudah sah berlaku (sehingga tdk ada kontroversi pendapat), dimana wewenang MK pd masalah Pemilu sudah digariskan oleh UU utk mengadili masalah utamanya yakni pd konteks "PHPU". Suatu tindakan "progresif apapun" khususnya dlm bidang kebijakan hukum maupun putusan pengadilan yg berkaitan dgn "norma" sbg "pembaharuan ataupun perbaikan" utk kerumitan² yg sudah terlanjur berlaku, maka tindakan yg bijaksana adalah menjadikan hal² spt itu sbg "catatan penting" agar hal² itu direkomendasikan utk dirumuskan oleh DPR "yg baru dilantik" mendatang nanti, agar kemudian dituangkan menjadi UU Pemilu yg lbh komprehensif utk periode² yad. Jangan memaksakan diri membuat "kebijakan terobosan baru", yg pasti akan membawa "kerumitan" baru yg lebih besar. Kita selalu belajar dari kesalahan, dan dari kesalahan² itu juga kita bisa menjadi lbh maju. Tapi perbaikan utk kesalahan itu, adalah membentuk suatu "kebijakan baru" yg akan berlaku utk masa ke depan nya, bukan utk menyelesaikan kesalahan² yg sdh terlanjur berjalan. Utk sesuatu hal yg sudah terlanjur berjalan,harus mengikuti aturan/mekanisme yg memang sdh lbh dulu ditetapkan utk itu ; yakni menurut UU yg ada dan berlaku pd saat ini. Kita tidak bisa berbuat setiap kali ada "masalah" yg baru, harus segera diselesaikan pula dgn dgn "aturan hukum yg baru" (thd proses yg terlanjur sdh berlalu). Itu artinya kita tdk memiliki konsekwensi diri (mental diri) utk menerima resiko dari suatu kebijakan yg kita buat sebelumnya. Kalaupun memang harus diperbaiki, itu adalah logis !! Tapi harus di ingat bhw perbaikan itu selalu berlaku utk masa kedepan nya bukan surut kebelakang !! Berikanlah "keadilan" itu menurut dimensi waktu dan tempatnya masing² !! Semua orang harus siap dan berani menerima resiko apapun dari suatu keadaan yg terjadi pd saatnya. Sifat manusia selalu mencari cara atau strategi agar bisa menghadapi/melewati "hambatan aturan yg diberlakukan" pd setiap jaman/masa nya. Kalau hari ini misalnya tdk ada aturan larangan dan hukuman utk "perilaku mencuri"...maka seandainya pd saat ini ada yg mencuri, org itu tidak bisa "dihukum" dgn cara membuat "aturan baru" yaitu aturan larangan dan hukuman, utk pencuri itu. Aturan baru itu harus berlaku utk kejadian² setelah aturan itu diberlakukan lbh dulu, bukan utk yg sebelumnya !! Inilah "norma" yg paling mendasar ! Karena itu, MK harus memutus perkara saat ini, berdasarkan norma yg ada dan yg berlaku pd saat ini, bukan menurut aturan yg mengambil berdasarkan pandangan² yg baru (progresif/terobosan,ilmiah dll istilah). Apalagi pada faktanya atau realitas nya rakyat memang mencoblos diruang pencoblosan dlm keadaan "langsung,bebas dan rahasia", sehingga apapun "masukan²" yg diterima nya pd saat sebelum mencoblos di TPS, dirinya tetap berdaulat penuh pada keputusan pilihan nya, yg tdk bisa di intervensi oleh org lain. Harusnya kalaupun ada kejadian yg tdk semestinya spt diatas, itulah yg hrs dikumpulkan sbg bukti bhw suaranya itu tdk sah, bukan teori² pandangan ilmiah ini dan itu. Ilmiah itu di analisa dari kumpulan banyak kejadian yg serupa, tdk utk hanya sebuah kejadian. Apakah orang² yg ribut dan protes itu, mengalami "tekanan" pada waktu mencoblos di TPS nya, apakah dia di iming² in sesuatu atau diancam oleh sesuatu pd waktu "sebelum" mencoblos di TPS ?? Tetapi apabila pada saat mencoblos di TPS dia berada dalam keadaan "bebas langsung dan rahasia", tdk ada yg perlu dipermasalahkan ?!? Pemilu memang masalah besaran "mandat suara" pemilih yg diberikan langsung oleh pemilih, bukan masalah "norma" nya. Manusia yg bijaksana tau menempatkan "sesuatu hal" pada tempat dan proporsi nya yg sepatutnya, bukan tercemar oleh kepintaran narasi² pendapat teori. "Norma" adalah panduan saja, fakta atau realitas yg terjadi harus jadi patokan keputusan MK, jangan sampai suara rakyat yg mayoritas, yg tdk paham "teori² ilmu hukum" di korban kan oleh segelintir orang yg tidak "siap" menerima kenyataan !!
senang dan kagum dg penjelasan Prof. Yusril ttg masalah hukum yg penyampaiannya tenang, kalem dan mudah dimengert. Trima kasih Prof, senang dengarnya dan nambah ilmu.
BGM MAU MENGHORMATI MEREKA YA...MEREKA SENDIRI JUGA GAK MAU MENGHORMATI KITA. MEREKA ADAYA CM MENUDUH. MEGFITNAH DAN MEGHAKIMI . COBA KL MLM MEREKA TERUTAMA PARA PETOLAN PDIP DAN ANIES KL MLM MERENUNG KAN KELAKUAN MEREKA DLM MEUDUH AMENGHITUNGHSL MANUSIA YG MASING2 DIPEROLEHNYA. TERUS HENINGKAN PERLAKUAN2 YG MEYAKITKAN KPD P RABOWO GIBRAN APA GAK MALU DG RAKYAT JADI PENGECUT KOWAR2 SEDANG YG DIMUSUHI RAKYAT SENEGARANYA SENDIRI SPT TIDAK AKAN KENAL LAGI. DAN SEERTI ANAK KECIL.
semoga MK membuat keputusan yg hanya menjadi kewenangannya dan didasarkan pada UU yg berlaku atau tidak menabrak UU yg berlaku, dan jika MK memutus sengketa phpu ini tdk berdasarkan hukum yg berlaku, maka in akan menjadi potensi besar terjadinya chaos di negara ini, dimana nanti rakyat akan menentukan sendiri hukumnya menurut pandangannya sendiri2, tdk ada lagi kepastian hukum yg mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
Kita semua harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang luar biasa ini. Menang tanpa ngasorake. Digdaya sakti tanpa aji aji. Berani maju tanpa bolo. Sugih tanpa bondho. Golek ilmu tanpa guru(pengalaman)
Tdk perlu bicara begitu. Kecurangan juga terjadi di 01 dan 03. Tapi kl sistematis itu tidak ada. Pemilu pilpres murni suara rakyat kl pileg, hampir semua caleg main duit dan sembako. Tidak perlu menyangkal. Pelaku kecurangan bisa dari petugas KPPS. Terbukti 9 orang DPO karena menggelembungkan suara 01.
Biarkan MK menguji hasil, proses dan pelaksana pilpres, 02 hasil menang tetapi proses dan pelaksana nya yang harus diuji .... timnas U-23 kalah telak 0-2 bisa dibatalkan karena wasit tidak sportif, semoga hakim MK jujur.
Senang sekali mendengarkan setiap penjelasan dari Prof.Yusril Ihza Mahendra yang halus dan penuh logika.seraya kuliah di fakultas hukum. jujur menambah pengetahuan bagi pribadi saya bagaimana bersikap bijak . dalam menghadapi sebuah persoalan dengan dasar2 yang pasti tidak asal berbicara, teriring doa untuk bpk YUSRIL IHZA MAHENDRA,sehat selalu panjang umur. Negara akan damai dan tentram jika ada orang2 yang seperti bapak Prof Yusril 👍👍👍👍
Ala sampai kiamat Tdk akan baik.skrg sebenarnya kalau mau di perbaiki pak Yusril ini ma g percaya kalau. Ngomong skrg merah besok hijau.mk yg seharusnya skrg ada jln untuk memperbaiki dalami semua yg di duga contoh sirekap audit.dan pertanyakan buat apa buang anggaran begitu besar kalau Eman hanya alay bantu aneh Eman.
Semuanya kena wajib ada yg di penjara kalau mgomong sirekap.contoj sirekap untuk publik ya tetap kena kenapa ngaur datanya kena lagi tu yaitu membongi rakyat.jadi .menurutku bukan di situ masalah ini sebenarnya agar jelas yg menhadili harus yg independen hakimnya
@@newsmb6871SIREKAP bukan penentu hasil pemilu kan?, tetep penentunya hitung manual berjenjang yg di saksikan semua kubu dari TPS, kecamatan samapi pusat..😂 Jadi kalo ga percaya sirekap ga papa org bukan penentu, kalo mau apk yg sama yg di buat akademisi dananya dari swadaya masyarakat ada kawalpemilu atau jagapemilu dll.. hasil akhirnya sama Ama sirekap yg dibuat ITB kerjasama dgn KPU.. 😂
@@ghofirullohirfanulhakim9840 ya g apa kalau Eman bukan penentu pertanyaannya kenapa buang2 uang negara begitu mahal,andai kerja sirekap benar hanya sekian % larinya ya ,itu biasa Krn Eman bukan penentu tapi ini anak SD pun TDK akan beli kalau tau bahwa mainan itu jelek atau rusak.jadi kalau itu jadi jawaban bukan penentu.berarti dana nya wajib di audit.dugaan saya kalau Eman bukan penentu brrti sengaja di beli agar ada jalan korupsi dananya Krn kalau sirekap TDK di beli TDK ada jln untuk di korupsi.
Hati nuraniku dngn seorang mega dll yang mengirim surat itu adalah bentuk pelecehan trhdp lembaga penegak konstitusi dan merongrong kewibawaan pemerintah serta kedaulatan rakyat mengacaukan kehidupan berdemokrasi
Tim hukum 01 dan 03, gak ngerti apa arti phpu ( perselisihan hasil pemilihan umum) ? Cukup! Sekarang kalian fokus kerja pembangunan, Brantas korupsi, jalan kan mandat dari kami.
Ilmu pengetahuan jd alat untuk menjilat kekuasaan. Inilah orang2 yg merusak hukum. Yg merusak hukum bukanlah pencuri ayam, pelaku kriminil, tp mereka yg ahli dan berdasi.
Yusril omongannya mencla mencle.. Sebelum pilpres ngatain gibran cawapres yang cacat persyaratan.. Ehhhhh sekarang ludahnya malah dijilat... Kasian banget org tuannya nyekolahin yusril kalau sekarang jadi begini.. Yusril kini membela yg telah menghancurkan konstitusi... Kenapa.. krn emamg sekarang yusril gak jadi apa2 di kekuasaan.. Mungkin pingin jadi menteri... Hahahahahaha..
Benar sekali Bang YM, caleg Di daerah-daerah Kabupaten/Kota/Provinsi...ngasih duit 100,200,300 sd 350 agar mereka di pilih... Duit itu juga utk orang-orang yg hidupnya sederhana bisa beli sembako.
Kami orang bodoh, yg memutuskan uu no 90 paman Anwar usman yg sudah di pecat dari Ketua, berarti ada kesalahan... sekarang ketua Mk dah ganti pak Hartoyo yg netral....jadi gemana pak Yusril....? 😂😂😂 Kadang orang hukum jg menla menle.... Dulu pak Yusril bilang keputusan 90 penyelundupan...eh....sekarang dukung penyelundup 😂😂😂
Yuk sini pendukung 01&03, ada ilmu gratis dari prof. Yusril. Biar gak sesat pikir dan fitnah sana sini. Beliau lebih lugas dan memberikan contoh dengan jelas.
Nepotisme tetap kejahatan luar biasa, mau sedikit atau mayoritas pelaku dan pendukungnya nepotisme tetap kejahatan , yg namanya kejahatan nepotisme tidak bisa berubah jd kebaikan krn banyak yg melakukan dan mendukung kejahatan nepotisme ini, itulah gunanya UU utk mengatur agar kejahatan tdk merajalela dan ini sama saja dgn jika pelaku korupsi dan pendukungnya mayoritas di negeri ini, apakah perilaku korupsi itu bisa di benarkan?, dan apakah yg memberantas korupsi itu bikin kegaduhan, ingat nepotisme adalah gerbang utk melakukan kolusi, manipulasi, korupsi dan intimidasi dan tanpa tersentuh hukum krn adanya konflik kepentingan dari yg berkuasa dan nepotisme itu melanggar HAM, krn mereka yg punya kemampuan menjadi pemimpin negeri ini , gagal hanya krn tak punya relasi pada penguasa
@@muhsyahrifulanzab7707 masalahnya bukan di situ bos, klu keluarga presiden ikut kontestasi pemilu, harusnya presiden mundur dari jabatan presiden biar presiden tidak melanggar UU anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Pemilu terburuk ..demi jabatan semua ikhlas bohongi hati nurani .. 😂😂 Bng yusril jg udah luoa apa yg di katakan saat gibran maju ..dia jg komentar haruse gibran mundur ..kok sekrang pura2 lupa😂😂😂😂
Yusril aja bilang setelah putusan MA 90,,,penyelundupan konstitusi,,,karena yusril dan erick tohir berpeluag jadi cawapres prabowo,,,yang di permasalahkan MK paman usman dan jokowi selama ini demo demo mengkritik jokowi hanya segelintir masyarakat,,,sekarang banyak cendikiawan,akademisi,rektor,dosen,agamawan,dan budayawan,,,,mereka melihat demokrasi dirusak,,,
Membela kebenaran menurut siapa mas? Hukum dibuat sbg guiden untuk menentukan kebenaran dari sudut pandang HuKum yg sdh di sepakati bersama melalui DPR. kebenaran didunia ini ga ada yg absolut,benar menurut ente blm tentu benar mnurut ane. Disitulah hukum mengatur kebenaran dari sudut pandang yg sdh disepakati oleh DPR. Suka ga suka begitulah kebenaran didunia ini diatur dan disepakati.
Hukum adalah penjabaran dari kebenaran yang bisa digunakan sbg petunjuk nyata karena kebenaran itu masih abstrak dan lebih berhubungan dengan keyakinan.
kalau anda bergabung dg kabinet Bapak Prabowo tolong Bapak sebagai pakar hukum. KORUPSI LEBIH UTAMA. Ganyang sampai tuntas jangan pandang bulu supaya Rakyat Indonesia makmur sentosa
Yusril tidak sepantasnya menyikapi hal Keputusan MK bakal ditolak diruang publik, MK lah yang paling berwenang nanti dalam Keputusan yang akan diucapkan tgl. 22 April 2024.
