JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menyatakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) harus menempuh syarat yang ketat. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa yang diberikan WIUP tambang tersebut adalah badan-badan usaha yang ada di Ormas.
Masalah izin tambang yang akan dikelola ormas menimbulkan pertanyaan. Menanggapi hal tersebut mantan kepala Bappenas, Adrinof Chaniago menyebut kebijakan tersebut sudah keluar dari pakem kebijakan publik. Karena itu akan dikelola hanya segelintir pihak.
“Hal ini akan memperlancar segelintir pihak yang akan merugikan Negara,” ujar Adrino dalam program ROSI (6/6/2024).
Seharusnya sumber daya Negara ini harus dikelola dan digunakan untuk pembangunan-pembangunan bukan hany sekedar segelintir pihak yang memanfaatkannya, lanjutnya.
Thumbnail: Galih
#ikn #ormas #tambang #tapera
=====================================================================
Tahun 2014, Wakil Presiden Boediono berupaya menghentikan RUU Tapera diloloskan, karena dianggap iuran yang tidak jelas dan paksaan menabung. Ada apa di balik diberlakukannya Tapera di ujung pemerintahan Jokowi?
Selain Tapera dan IKN, kebijakan Presiden Jokowi yang menyetujui konsesi tambang untuk ormas keagamaan dikritik, karena berpeluang menyimpang dari undang-undang dan hanya memperkaya sekelompok orang. Apa tanggapan Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago?
Selengkapnya saksikan dalam ROSI eps. Kontroversi Kebijakan Jokowi di Akhir Jabatan, Kamis 6 Juni 2024 pukul 20.30 WIB di KompasTV.
6 сен 2024
