Prabowo Rangkul PDIP? Pakar: Pilpres Kemarin Masih Menimbulkan Luka | Kabar Petang tvOne 

bagaimana dengan dinasti politik yang diteriakkan PDIP saat ini apakah mereka akan menjilat ludahnya sendiri dengan bergabung dgn Prabowo Gibran🤪🤪

Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo

Semua itu baik untuk NKRI....mau dipilih MPR atw dipilih rakyat!!YG bikin masyarakat TDK percya dgn pejabat2 negara itu karena ulah segelintir pejabat negara,udh diksh amanah...mlh digunakn dgn seenaknx dan seolah2 negara punya keluarga dan golongannx...lupa klw negara ini beragam suku dan agama dan bukan satu wilayah,tp beribu2 wilayah/ Kepulauan yg menjadi satu.yaitu NKRI.

Bangsa Indonesia ini terdiri dari ratusan suku dan etnis. Dari sekian banyak suku tsb, sangat sedikit suku yg mempunyai karakter egaliter dan objektif. Banyak suku yg mempunyai sifat suka mengkultuskan seseorang lebih dominan daripada berpikir jernih. Dari hal tsb, maka demokrasi yg cocok dan sesuai untuk bangsa ini adalah Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi perwakilan seperti yg tertuang dalam UUD 1945 (yg asli). Karena memilih sistem demokrasi yg tidak benar, yg tidak sesuai dg karakter dan budaya bangsa, maka beberapa tahun lagi Negara Republik Indonesia yg besar ini ada kemungkinan akan pecah seperti Uni Soviet atau Yugoslavia atau Cekoslowakia. Atau Negara Republik Indonesia ini akan hancur seperti Lebanon, Irak, Libya atau Suriah. Itulah semua Negara2 yg terlalu mengagungkan demokrasi. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu, Pilkada atau Pilpres terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan menjadi kontraproduktif, tidak efektif dan tidak efisien. Sistem Demokrasi yg berjalan di Indonesia saat ini adalah demokrasi individu yg liberal, tidak cocok dan tidak sesuai untuk diterapkan pada bangsa ini. Negeri ini terlalu mubazir dan terlalu boros membuang2 waktu, tenaga, sumber daya dan biaya hanya untuk sebuah sistem demokrasi yg tidak benar, padahal rakyat masih banyak yg miskin dan bodoh. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. KESIMPULAN : Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi, kehancuran dan untuk kemaslahatan rakyat & masyarakat serta supaya Lembaga KPU dan BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien dan dapat dipercaya sehingga Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ---------------------------------- Catatan : Kembali ke UUD 1945 yg asli itu bukan berarti kita kembali kepada zaman Orde Baru atau Orde Lama, tetapi adalah kembali kepada cita2 kemerdekaan bangsa Indonesia, kembali kepada tujuan kesepakatan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Partai Politik ini kadang2 fungsinya adalah sebagai kendaraan bagi manusia2 lapar dan haus kekuasaan. Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) adalah suatu kesempatan dan fasilitas untuk mengakomodasi kepentingan orang2 yg mencari pekerjaan, mencari makan, dan untuk menyenangkan raga manusia2 bejat dg memuaskan nafsu syahwat dan keserakahannya. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak tertarik dg urusan politik, dan yg peduli dg politik itu jumlahnya tidak lebih dari 10%. Rakyat tidak butuh hiruk pikuk politik, Pileg, Pilkada, Pilpres. Rakyat membutuhkan makanan, kesehatan yg baik, pendidikan yg baik, tempat tinggal yg baik & sehat dan hidup damai. Kehidupan rakyat sudah susah, banyak yg kelaparan dan tatanan masyarakat pada akar rumput sudah terpecah-belah, rusak, dan kacau balau, sedangkan Para Elite Partai Politik dan Para Pejabat mempertontonkan hiruk pikuk politik dan menikmati makanan sambil tertawa-tawa, sungguh ironis. Negeri dan bangsa ini sudah rusak. Untuk menyelamatkan Negeri ini dari kekacauan, disintegrasi dan kehancurannya, dan untuk kemaslahatan rakyat dan masyarakat, maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ----------------------------------------------- Adanya Koalisi beberapa Partai Politik di Pemerintahan menandakan bahwa Ketatanegaraan dan sistem perpolitikan di negara tsb tidak stabil dan ringkih. Pemerintahan yg terbentuk dari Koalisi beberapa Partai Politik tidak akan pernah bisa konsentrasi dan fokus dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya. Koalisi itu bisa juga diartikan sebagai bagi2 kekuasaan. Dan hal ini sangat tidak baik dan berbahaya bagi Pemerintahan yg berkuasa. Karena dengan adanya koalisi tsb, pelaksanaan program2 pembangunan itu tidak akan pernah fokus dan ter-arah, karena Partai2 yg tergabung dalam koalisi akan membawa misi & agendanya masing2, sehingga akhirnya kabinet menjadi kacau balau tidak terkoordinasi dengan baik seperti yg terjadi pada Pemerintahan saat ini. Sebegitu banyaknya jumlah Partai Politik di Indonesia, tetapi untuk mencari dan menetapkan Capres/Cawapresnya sangatlah sulit dan berliku2, ruwet, rumit dan bertele2, dan nanti pasti hasil akhirnya tidaklah optimal. Sehingga betul2 tidak efektif & tidak efisien. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Banyak para Pembantu Presiden seperti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yg diisi oleh orang2 Partai Politik yg tidak kompeten, sangat berbeda dibanding Menteri2 di era Orde Baru yg berkualitas dan kompeten. Sehingga akhirnya Pemerintahan dari koalisi betul2 tidak efektif & tidak efisien. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Sejak reformasi tahun 1998, pemerintah sering melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet, persis seperti yg sering dilakukan oleh rezim Orde Lama. Suatu pekerjaan yg sia-sia dan mubazir, menghabiskan waktu dan energi. Kenapa bisa begitu ? Apa penyebabnya ? Karena berkoalisinya beberapa Partai Politik. Sejak Reformasi th.1998, setiap ada Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres) terjadi hiruk pikuk, agitasi, tarik-menarik, intimidasi, pemaksaan, sogok-menyogok, kekacauan dan perpecahan pada hampir semua level masyarakat mulai dari tingkat kota sampai desa, pegawai PNS, pegawai pemda, perangkat aparat desa & kelurahan, pegawai Instansi pemerintah, pegawai BUMN, dan akhirnya sebagian besar waktu dan kegiatan bangsa ini menjadi kontraproduktif. Negara dan Pemerintah disibukkan oleh huru-hara Pemilu ini. Habis waktu, tenaga dan biaya untuk ber-hura2 dan euphoria dg permainan politik ini, sungguh pekerjaan yg mubazir dan sia2, tidak bermanfaat. Sehingga akhirnya Pemerintahan yg berkuasa tidak akan pernah bisa konsentrasi, tidak fokus dan tidak ter-arah dalam menjalankan program2 dan tugas2 pemerintahannya, sesuatunya berjalan tidak efektif & tidak efisien. Pertanyaan : Kapan harga minyak goreng dan harga telur bisa turun ? Kapan harga BBM dan listrik bisa turun ? Kapan pajak bisa turun ? Kapan korupsi bisa hilang ? Kapan perdagangan narkoba bisa hilang dari negeri ini ? Kapan biaya pendidikan bisa murah ? Kapan rakyat dan bangsa ini akan sejahtera, adil dan makmur, dst, dst...? Negara Republik Indonesia ini unik dan tentu berbeda dengan banyak negara lainnya di dunia. Untuk meluruskan perjuangan bangsa sesuai dg perjanjian & cita2 kemerdekaan, serta untuk kemaslahatan masyarakat & bangsa, dan supaya Lembaga KPU & BAWASLU fungsi dan kinerjanya lebih efektif, efisien, tidak mubazir dan dapat dipercaya, serta Negara bisa menghemat biaya yg sangat besar untuk penyelenggaraan Pemilu (Pileg, Pilkada, Pilpres), maka : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yang asli (Presiden dipilih oleh MPR, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik paling banyak 3 Partai Politik saja. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. ----------------------------------------------- Sejak Reformasi tahun 1998, orang-orang yang punya uang dan gila kekuasaan berlomba-lomba membuat Partai baru. Seolah2 Partai-Partai ini milik pribadi. Sebagian dari partai-partai ini merekrut para anggota yang tidak jelas ilmu dan latar belakangnya, karena misi partai-partai baru ini adalah mencari anggota sebanyak-banyaknya tanpa peduli siapa saja anggota yang direkrut dan berusaha untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Inilah salah satu penyebab utama negeri ini kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Terkait hal ini maka Jumlah Partai Politik harus diciutkan dan ditertibkan menjadi 3 Partai Politik saja. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara, misalnya Negara meng-alokasikan dana sekitar 1 Triliun rupiah/tahun untuk setiap Partai Politik. Biaya operasional Partai Politik bukanlah untuk meng-gaji anggota Partai Politik. Anggota Partai Politik tidak digaji. Negara ini harus mempunyai UU Partai Politik yang komprehensif, jelas, tegas, tidak berbelit2, tidak ada pasal karet, dan mengikat (ada sanksi dan hukuman berat bagi yg melanggar). Pemerintah bersama DPR harus membuat UU Partai Politik yang jelas dan tegas, termasuk tata cara pemilihan Ketua Umumnya. Aturan dan Tata Cara pemilihan Ketua Umum Partai Politik bisa mencontoh kepada Tata cara Pemilihan Ketua Umum Muhammadiyah, yaitu sistem Formatur. Syarat untuk menjadi anggota Partai Politik adalah orang2 terbaik, yg ber-akhlak dan kompeten. Orang yg pernah terlibat dalam perbuatan kriminal tidak berhak menjadi anggota Partai Politik. Perbuatan kriminal itu seperti mencuri, korupsi, suap-menyuap, berjudi, memperkosa, membunuh, terlibat narkoba, berkhianat pada negara dll. Karena sistem dipenyeleksian untuk Anggota Parpol dan Calon Legislatif nya sudah benar, ketat dan adil, maka akhirnya Negeri ini akan mendapatkan wakil2 rakyat (DPR/DPRD/MPR) yang ber-akhlak dan berkualitas, serta mempunyai Kepala Daerah dan Presiden yang berakhlak, kompeten dan piawai.

Ikut dan di luar pemerintahan itu sangat baik ketika semua ikut" Contoh pak lurah " Selalu melenceng dri proses konstitusi " Jadi diluar itu pilihan baik " Kalau program itu baik ya kita dukung kalau perlu dikritisi ya harus diingatkan " Demokrasi itu harus ada oposisi kalau semua ikut itu otoriter

Keberadaan Partai Politik diperlukan dan penting. Partai Politik harus ditata supaya Negara ini tidak liar dan supaya Negara ini tidak terlalu banyak mempunyai parlemen jalanan seperti banyaknya demonstrasi, buzzer, tukang propaganda, provokator, tukang penghasut, tukang adu domba, Lembaga Survei dlsb. Negeri ini rusak disebabkan oleh Para Politikus dan kacau balau karena Jumlah Partai Politik terlalu banyak sedangkan anggotanya tidak ber-akhlak dan tidak kompeten. Negara ini bisa maju dengan cepat, syaratnya adalah : 1. Negara harus kembali ke UUD 1945 yg asli (Presiden dipilih oleh MPR dan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD). 2. Jumlah Partai Politik harus dibatasi, jangan terlalu banyak. 3. Biaya Operasional Partai Politik ditanggung 100% oleh Negara. 4. Untuk menjadi anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus melewati persyaratan yg ketat & selektif. Anggota Partai Politik dan anggota Legislatif harus orang2 yg berakhlak & kompeten. Terkait Jumlah Partai Politik, berapakah idealnya Jumlah Partai Politik di Indonesia ? Apakah 2, 3, 5, 10, 20, 30 atau tak terbatas ? Atau tergantung keinginan rakyat ? Siapakah rakyat itu ? Jika Jumlah Partai Politik ada sekitar 20, Apakah efektif & efisien ? Apakah tidak ruwet ? Bagaimana sistem & manajemen pemilu yg dilakukan oleh KPU ? Apakah nantinya anggota KPPS tidak banyak yg mati karena kelelahan akibat padatnya proses kegiatan di TPS ? Negara Republik Indonesia adalah Negara besar dg jumlah penduduk besar. Semakin besar suatu negara, maka jumlah Partai Politik harus semakin sedikit supaya optimal dalam koordinasi dan tidak kontraproduktif serta supaya efektif & efisien dalam pencapaian tujuan bernegara. Negara harus mempunyai UU Partai Politik yg jelas, tegas dan komprehensif sehingga untuk mendirikan sebuah Partai Politik baru haruslah melewati persyaratan yg ketat dan selektif. ----------------------------- Catatan : Dalam Sejarah Kuno Tatanan Sosial masyarakat suku2 Nusantara, ada 3 Kelompok (Partai) yg mewakili dalam menjalankan Pemerintahan, yaitu : 1. Kaum Agama (Ulama) 2. Kaum Aristokrat (Ahli Adat dan Budaya) 3. Kaum Demokrat (Cendekiawan & Para Anak muda cerdik pandai).

Papa saya salah satu pendiri PDI Perjuangan, tapi saya gereja di gereja yg sama dengan pak Hashim Djojohadikusumo sejak 2010! jadi kami baik2 saja selama ini dgn pak prabowo

Soekarno di kudeta Soeharto, lalu dibunuh dalam pengasingan (menurut saksi mata dati keluarga Soekarno, meninggall cara tak wajar)

Klw Samsul,diganti dgn kader PDIP....semua pasti bs terjadi dan PDIP masuk pemerintahan Prabowo tp klw Gibran ttp wapres..besar kemungkinan....GK gabung pemerintah.....dan akan mengambil jln politik lain....untuk mengugusur Samsul....

Wkwkwk sy pendukung PDI-P tpi Bu Mega punya prinsip bro, PDI-P tidak akan gabung dlm pemerintahan Prabowo, PDI-P di luar pemerintahan akan mengawal, pertemuan itu biasa aja

Yang ingin bertemu itu prabowo bukan megawati. Prabowo belum yakin dengan pemerintahan yang akan dipimpinnya... Kalau PDIP siap di luar pemerintahan. PDIP mau bergabung jika belimbing sayur ga dilantik jadi wapres.

@@solikhunalfarazi Klo siap d luar pemerintahan knapa tdk ditolak pertemuan itu, dan knapa malah hadir, lgipula politisi PDIP Pak Said beliau bilang PDIP akan berkoalisi dgn Pak Prabowo asalkan sesuai visi misi sekalipun tdk dpt jatah Menteri, yaa ilah pake speak mulu alibi basa basi itu bro

Pengamat dadakan 😂😂

Km tau dr mn ada yg berniat menggagalkn gibran jd cawapres? Kl tdk tau namany km memfitnah.

PDIP bukan partai pengemis bukan partai penjilat. PDIP siap diluar pemerintahan...

Wkwkwk

Gimana si dul....justru PDIP partai yg menjg demokrasi...cb lihat partai" lain klh pilpres pd berbondong" ikut yg menang...menjijikkan...spt nasdem,pkb,perindo...partai" yg hrsny km buang dul.

Se7 bgt...siapa nanti yg diandalkn buat ngawasi jlnny pemerinthn,partisan PDIP tentu pd merendahkn krn sama tdk bermartabat dgn partai nasdem,pkb,perindo yg klh pilpres dan jg golkar yg sjk dulu suka cariny aman dan nyaman. Hrsny partai":yg sukany nebeng pemerintahn dgn dalih mendkg dimusnahkn sj.

Lha kl mmg jelek knp hrs bilang baik" sj...mmg perilaku jelek sjk periode 2. Justru jk diomong baik pdhl sebalikny,itu yg menjerumuskn.

Bro.....sadar klo koment....yang ajak bergabung itu megawati apa prabowo...faktanya pak prabowo yang minta ketemu megawati dan pak prabowo juga mengharapkan partai yg blm berkoalisi supaya bergabung pak prabowo...sampai di sini anda paham kan...

Oalah bro...telingany dilebarin...yg ngajak bertemu siapa ? Emang b mega ?😂 Punya harga dirilah tentunya,tdk spt partai yg lain,yg sukany berbondong" nempel penguasa. Emang km percy PDIP bnr 16% ? Cb liat ketua kpuny sj org nggak bnr.

Kamu ya...😂

Itu sptny km yg sdg nglindur lho....nggak ada tuh 50+ ingin PDIP tenggelam. Justru pd mendrg spy PDIP ttp kokoh brd di luar pemerintahan spy tdk terjd lg kebrutalan dlm menjlnkn pemerinthn spt presiden saat ini.

Anda TDK paham politik

Bodo amat.....!!. Emang loe siapa??. 😂😂😂

Kami benci KIM+sudah merusak demokrasi dan konsitusi wkwkwk

Itu pendpt yg krg literasi...yg membuat KPk lmh ya rekayasany p mul...