Realitas - Sawit Di Tanah Terlarang 

Harusnya metro tv juga buat investigasi mengapa harga sawit 900/kg

Pemerintah wajib mengaudit semua lahan sawit. Tidak hnya di riau, di kawasan Sinawar Jambi n daerah lain banyak pengusaha sawit dilahan konservasi.

Perambahan hutan Riau tidak mutlak dilakukan masyarakat melainkan juga dilakukan oleh perusahan yg bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Jadi rindu zaman pak Soeharto yang mengutamakan rakyat kecil untuk punya lhan sawit transmigrasi manusia juga butuh hutan untuk bergantung hidup sebaliknya juga satwa juga butuh hutan tapi kembali lagi pada pemerintah.pemerintah yang bijaksana tentu lebih mementingkan rakyat bukan gajah atau binatang buas

Pengawasan hutan banyak yg makan gaji buta,dan cara kerja nya mengada-ada,contoh kalau masyarakat yg bikin ladan dengan luas 1 atau 2 hektar,selalu di cegah oleh pengas hutan,tetapi kalau penguasaan yg buka lahan yg ratusan hektar,dilindungi oleh pengawas hutan dimaksut

Saya lebih suka hutan dijadikan Kebun sawit oleh masyarakat, dari pada hutan dijadikan kebun sawit oleh PT

Saya sangat yakin sekali,bahwa semua ini adalah kelalaian pemerintah dalam pengawasan hutan kawasan,sehingga perusahaan laluaasa untuk menguasai lahan tersebut,kerna ada pihak2 tertentu yg mendekeng atau melindungi perbuatan mereka

Tolong lah Pak presiden,, jangan di gusur masyarakat nya,, udah butuh perjuangan bayak menjadikn itu

Diseluruh kalimantan juga sama hutan habis , menjadi perkebunan sawit ,karena Hutan ya udah Rusak akibat pembalakan liar ,

Ini akibat perijinan diberikan kpd kpl daerah jadi cara pikirnya kpl daerah cumak mimpin 2 Priode urusan jangka panjang tdk dimiliki kpl daerah yg penting mereka dpt kembali modal utk jadi kpl daerah,NKRI diambang kerusakan cukup parah NKRI😭😭😭😭

Kalau sudah begini terlihat pemerintah daerah Riau lemah dan perlu penanganan khusus. Kalau dilihat tidak ada koordinasi antar lembaga, sedangkan pihak aparat keamanan sepertinya tutup mata ..entah sampai kapan penyelesaian perambahan hutan akan berhenti...apa pak Jokowi langsung menangani saja dan para menterinya tidur saja

Indonesia itu bukan milik pembuat undang-undang tapi milik masyarakat

Harusnya Menteri KLH membuat aturan Agar perusahan Sawit yg mendapat izin Perkebunan ratusan ribu Hektar mewajibkan setiap 100 Hektar lahan Sawit harus dipotong 10 Hektar dibuat Hutan utk habitat satwa hutan dari 10 Hektar lahan = 9 hektar hutan + 1 hektar dibuat embung utk menapung air hujan agar kalau hujan deras tidak terjadi banjir bandang..

Untk apa binatang Gajah, itu di pelihara. Yg di pentingkan lh kehidupan manusia, atau masyarakat.

Wahai media,,, tidak ada perambahan hutan tapi itu atas restu pemerintah,,, buktinya semua petani sawit beli tanah dan berkorban harta sama nyawa untuk menjadikan perkebunan sawit selama 3tahun menderita sekeluarga,,, 🙏

Bukan salah masyarakat,gimana masyarakat mau maju.klu mau cari kebun udh susah bnyk d kuasai perusahaan,tdk mungkin juga seumur hidup bekerja d perusahaan turun temurun. Kunci ya kebijakan negara,klu ingin masyarakat maju ya di sediakan lahan atau Tran

masyarakat dilarang dan dipandang ilegal serta diperhadapkan dengan proses hukum, tetapi untuk korporasi besar jutaan hektar dengan alasan ijin HGU serta untuk para pengusaha besar seperti Surya Paloh, Aburizal Bakrie, dll.aman saja........masyarakat merambah wilayah hutan lindung dan sejenisnya karena mereka sudah tak punya lahan, lahannya sudah dihabiskan oleh pihak korporasi........

Akibat pengusaha sawit hutan habis, iklim rusak, banjir dimana mana, negara harus serius menangani perluasan/penambahan lahan sawit. Jangan hanya karena alasan SDM/tenaga kerja/sumber mata pencaharian masyarakat lalu lingkungan di rusak... Semoga pak Mentri dapat memantau harga penjualan minyak sawit sehingga dapat menyetop peramba hutan..

Kalau masyarakat kecil yg buka JD bahan berita,tp kok Perusahaan yg buka lahan diam kok gak di beritakan.Apa salah kita orang kecil ini,ada kok di Riau ini mkn yg perusahaan belum ketahuan dilahan Taman Tesonelo.

Assalamualaikum utk SELURUH TEAM METRO TV BESERTA KELUARGA, salam sht walafiat, bersyukur, berdoa, bahagia, sejahtera sllu utk semuanya.

Masalahnya apa klu memang itu lahan sangat di butuhkan masyarakat untuk keberlangsungan hidup,hanya harus di kontrol pemanfaatan nya agar bisa produktif

Jika memang tanah itu hutan lindung kenapa tidak ada pengawasan dari pemberintah jika emang ada yang salah segeralah usut terutama dari pemberintah yang terkait jangan langsung kemasyarakatnya

Seharusnya ini menjadi perhatian khusus pemerintah.

Masyarakat jg ingin sejahtera pak, tindak dl perusahan² yg banyak di riau tp tdk memiliki izin, yg penting bayar kpd pejabat² tertentu..

Sumatera harus lestari, pulau sumatera jangan dirusak karena ini adalah tabah yang menghormati hutan dan satwa

Yg penting UU agraria di tepati untuk warga individu dibatasi untuk memiliki beberapa hektar tanah. Nyatanya masih banyak orang yg punya tanah lebih dari 40 hektar .

Petani Indonesia lah yg paling mandiri,karena pingin punya hasil sendiri,tanam Sawit pun modal sendiri.Karena gak tau yg awan,niatnya pingin punya ladang.😭😭😭😭😭😭😭

Menghentikan ekspor CPO dulu adalah kebijakan yang sangat bodoh.... Akhirnya rakyat petani sawit yang harus menanggung penderitaan

Saya izin berpendapat, masyarat atau pemilik kebun sawit memang salah berkebun di kawasan hutan negara. Namun perlu saya jelaskan disini, kawasan hutan dirambah menjadi perkebunan bukan pendatang yang mengklaim hutan kemudian menebang pohon dan menanam sawit tetapi ini dilakukan oleh masyarat adat asli sana seperti yang di katakan narasumber Pak Sianipar. Karena mengelola hutan menjadi perkebunan itu butuh waktu lama bukan hanya setahun saja tetapi bertahun2. Dan mirisnya masyarat asli sana mengakui kawasan tersebut milik nenek moyang mereka bukan kawasan hutan yg di lindungi. Akhirnya mereka menebang pada zaman dulu mengunakan singso dan membutuhkan waktu lama kemudian di tanam sawit dan di jual ke masyarakat pendatang. Salahnya masyarakat pendatang tidak memgetahui asal usul tanah tersebut. Dan memang ketika terjadi jual beli tanah hanya tertulis diatas kwitansi saja dan setelah itu di terbitkan surat oleh kepala desa yang menyatakan kawasan tanah tersebut tidak bermasalah dgn org lain maupun negara. Disini sudah banyak kekeliruan mulai masyarakat asli suku sana yg mengakui hutan itu tanah nenek moyang mereka dan menebang pohon lalu di tanam sawit dan di jual, kepala desa nya juga salah besar karena tidak mengetahui wilayahnya itu termasuk kawasan hutan atau tidak. Seperti yg kita ketahui ya tanda tangan itu resmi dan kepala desa juga termasuk pemerintah. Jadi masyarakat pendatang itu ya percaya saja tanah itu tidak bermasalah karena ada tanda tangan kepala desa. Logikanya, ga mgkn kebun sawit yg berdiri diatas tanah terlarang ditebang dan di tanami pepohonan lagi ya mau ga mau harus di bebaskan dari kawasan hutan terlarang perkebunan sawit itu.

Utamakan kelanjutan kehidupan manusia manusia berkembang biak,manusia butuh tempat tinggal, butuh lahan bercocok tanam , berkebun, utamakan manusianya ketimbang hewanya

Itu bagus tanaman berguna

Semua tanah di indo milik negara/ pemerinta, tapi jangan lupa kalau negara/pemerinta, adalah mik rakyat ingat itu........😗😗😗😗😗😗

Masyarakatnya tidak mempedulikan sesama makhluk hidup, pemerintah harus tegas dan wajib dihum didenda yang seberat berat berat berat dan beratnya !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pemerintah perlu bertindak, kasian satwa satwa kehilangan tempat tinggal kehidupan nya

Untuk maksud dan tujuan menciptakan lapangan kerja dan pemasukan kas negara dalam bentuk retribusi yang harus dibayar oleh pemilik kebun memang sudah tepat.....kita harus dukung pemutihan ini. Akan tetapi lahan yang memang sudah diperuntukkan sebagai lahan konservasi dan hutan lindung sebaiknya dipertahankan..... Sedangkan masalah Eropah menolak CPO Indonesia dengan alasan merusak hutan....itu lebih bersifat politis karena produk minyak yang mereka hasilkan dari kacang kedelai, biji bunga matahari, jagung....jauuuuuhh kalah daripada CPO.... Ingat kita jangan mau dibodohi...dijajah dan ditekan orang luar negeri bahkan sesama anak bangsa kita dibenturkan dengan mempengaruhi para ahli botanical untuk menetapkan tanaman sawit tidak termasuk tanaman penyangga ekologi, padahal sawit juga punya batang keras dan pohon yang terbungkus pelepah....umumnya panjang....konsumsi air masih wajar2...yang mengkonsumsi air lbh dari sawit juga banyak seperti eukaliptus dan yang terpenting sumbangsihnya bagi ekonomi RI berimbas positif pada perbaikan ke berbagai tatanan hidup masyarakat bahkan dunia.

Pihak berwenang di daerah itulah yang bertanggung jawab, karena izin usaha dan izin -izin semacamnya itu mereka lah yang memberikan nya...... Andaikan izin -izin itu tidak di berikan maka hutan itu tidak ada yg berani mengelolanya

seharusnya pemerintah membatasi memberikan tanah kepada pengusaha dan merikan kepada masyarakat, yang aneh terkadang,kalo masyarakat membuka hutan,di larang,alam tidak ada ijin,tapi bila ada pengusaha/ yang punya uang banyak si ijinkan karena ada ijin dari pemerintah "memang nasib orang bahwa selalu tertekan/tidak punya uang banyak untuk mengurus ijin.

Kalau yang memakai lahan negara rakyat kecil bukan perusahaan pemerintah tidak bisa apa2 memang negara harus memberi makan rakyat nya cuma perlu di atur berapa untuk rakyat dan negara harus mengambil seluruh perkebunan sawit milik perusahaan dan di berikan ke rakyat dan yg di kawasan hutan di kembalikan perusahaan hanya boleh bikin pabrik pengolahan saja dan semakin banyak pabrik sawit maka antar pabrik akan bersaing harganya..

Sekuat SURAT desa,tapi PETA WILAYAH KEHUTANAN MILIK NEGARA INDONESIA 🇮🇩MASIH ADA DLM PETA KEMENTRIAN BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩. pokoknya RESIKO tanggung sendiri.trmksh sllu utk semuanya

Dilaporkan AJA DI KEMENTERIAN PERTANAHAN/AGRARIA YG SEKARANG DI PIMPINAN OLEH BAPAK HADI.trmksh atas INFONYA

DOR MAFIA TANAH DEMI RAKYAT KECIL. Pejabat yg terkait ke nak suap oleh pengusaha yg nakal . Rakyat harus kompak , dor mafia tanah

Tidak hanya di riau di kalimantan timur pun sama.. pemerintah tutup mata kalah dgn cukong2 sawit

Dan WAJIB HARUS JELAS DATA SURAT SERIKAT dri PERTANAHAN DIWILAYAHNYA DAN DASAR HUKUMNYA JELAS.trmksh sllu utk semuanya

Rakyat butuh makan ,gk seperti pejabat yg punya gaji bulanan .

Klo per orangngan itu artinya masyarakat yang menerima manfaat nya..... Klo perusahaan itu namanya elite-elite dan pemilik saham perusahaan yg ada di wilayah itu....

Kebun kelapa sawit bukan milik masyarakat kecil,tp yang berduit.

Di Riau kerusakan hutan luar biasa hebat karena semua pejabatnya bermain. Kades, camat, Bupati dan gubernur Riau pasti terlibat.

Kalau mau audit, jangan masyarakat dong pak, tolong audit tuh perusahaan yg besar di Riau ini kalau benar2 peduli sama rakyat, jangan beraninya sama masyarakat kecil, kami beli tanah ada surat dari desa, dan dari camat.. jadi apalagi pak??

Carut marut bangsa akibat oknum pejabat yang berpola pikir penjajah yang tak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara .

Tanah Tuhan yg di olah masyarakat.sejak kapan negara ciptakan tanah.rakyat yg berkuasa bkn negara

👍👍👍

Klw GITU BAWA APARAT KEAMANAN DRI TNI DAN POLRI 🇮🇩,jgn banyak alasan seluruh PENGABDI BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩.YG BERPEDOMAN ATURAN HUKUM SYSTEM PEMERINTAHAN BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩.trs berkomunikasi dgn APARAT KEAMANAN DISETIAP WILAYAH DAERAH BANGSA NEGARA INDONESIA 🇮🇩. trmksh sllu Utk semuanya

Makanya HGU harus dicabut... Berikan KPD rakyat...sebap rakyat butuh makan..

Bagus pegi kota semua begadang..

Kalau mau diaudit, di provinsi RIAU jago nya, mafia tanah boss.. ayok audit sampai daerah plosok nya kalau pemerintah punya nyali membantu masyarakat indonesia

Jgn Lupa di sumatra barat bang tepat nya di PT INKASI RAYA,, ada tana adat yg di larang yg di kelolah pabrik,, yg ber kuasa di sana pimpinan adat INDRAPURA PESSEL SUMBAR

pemerintah daerah yg hrs bertanggung jawab..

Hidup lah bansa ku hidup tanah akhir nya rakyat kecil juga kena dampak nya

tangkap oknum2 pejabat nya,, terutama kades, lurah, camat nya

Coba datang ke kalimantan barat banyak tambang tambang ilegal disana masih kurang media biar tercium oknum oknum yang tidak bertanggung jawab Lahan sawit juga mungkin banyak juga yang ilegal

Kong kalikong antara pemerintah daerah dengan pengusaha Sawit... Sebetulnya Gampang Minta surat dari pengusaha, siapa yang mengeluarkan surat dan memberi izin selesai...Tapi, Kalau bisa di persulit mengapa harus di permudah Ujung Ujungnya Duit..Apa perlu Jokowi juga yang harus turun tangan...??? Di jamin 100% Pasti, Bakalan banyak yang terseret..

Masi segar ingatan kita tentang PT. TOGANDA milik D.L sitorus,. Nyatanya masi jalan terus tu perusahaan.

Saya sangat prihatin terhadap pemerintahan kita ini.kenapa selalu masyarakat kecil yg ditindas,apa pemerintah tidak sadar bahwa perusahan perusan asing yg membuka lahan ribuan hektar demi kepentingan sendiri....???sementara masyarakat punya lahan hanya hitungan jari

Dengan begitupun , minyak goreng bisa mahal di dalam negeri.

Pemerintah ini bikin pusing rakyat aja,lintah darat,tukang korupsi dan banyak kriminal lagi

Tangung jawab kades, camat, gubernur!!!

Di bangka belitug hutan hampir Habis di tanam sawet

Yg jelas tdk adanya pengawasan yg serius dari pihak pemerintah.stelah terjadi baru di permasalahkan

Beli tanah kok dibilang merambah ,narasi yang salah .

Salah satu kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya.

Itu caranya negara ambil dari PETANI ganti Rugi lahan konservasi ,kembalikan ke fungsi awal ..

Kenapa sekarang baru terbangun.apa tidurnya kurang yenyakk?atau ada unsur lain.

Jangan rakyat yang disalahkan yang cuma buka sedikit .bagai mana dengan PT besar yang menggarap sesukanya

Itula kelakuan warga pendatang salah satu suku disumatera yang sering mereka lakukan d Ngan datang kedaerah tertentu utk menggarap hutan dan mengajak beberapa keluarganya utk tinggal didalam hutan dan lama lama jadi kampung mereka dan penduduk pribum tersingkir dari situ

Lagipula percuma juga kita habiskan hutan kita utk kebun sawit tapi minyak goreng tetap mahal. Semua produsen minyak sawit hanya cari untung sebesar-besarnya dgn mengincar pasar ekspor, yg semakin kaya hanya pemilik pabrik minyak sawit, sementara rakyat hanya bisa pasrah dgn minyak goreng mahal, sementara instansi yg bertugas menjaga hutan tetap terus membagi-bagikan lahan hutan kepada pengusaha besar, gak peduli hutan sdh hampir hampir.

Bikin imvestigasi kayak BBC mengungkap konflik Plasma perusahaan dgn masyarakat, celakanya Metro tv ni mengungkap kesalahan masy. Merambah hutan kawasan, dan celakanya tdk ada menyinggung perusahan yg tidak memenuhi kewajiban Plasma atau merambah hutan secara luas

Cba dlu bpk presiden jokowi dtang kedaerah peranap riau yg sekarang konflik sama perusahaan akasia yg sampe sekarang belum tuntas pokok masalahnya. biar kami masyarakat disana tauh spa yg salah klau kmi yg salah jadi kmi tauh angkat kaki.tlonglah kmi yg didaerah peranap inhu kyaknya ad main jga pemerintah disini kok gk tuntas,pdahal kmi sdh mngajukan ke daerah pekan baru smpai ke pengadilan pun sdh di ushakn.

Sebelumnya saya minta maaf jika saya salah berkomentar jika anda diposisi rakyat kecil yang hanya bergantung hidup dari kebun sawit lebih gajah yang mati apa rakyat kecil Indonesia yang kehilangan mata pencarian untuk kelangsungan hidup keluarga terkecuali gajah bisa membiayai hidup rakyat .maaf sebelumnya ini cuma pendapat orang kecil bukan perusahaan yang pakai izin hgu

Di Kalbar juga boleh di periksa

Ini yg harus di proses PAK JOKOWI. PENJARA KAN SEMUA YG TERLIBAT, KALAU PERLU TEMBAK MATI

Gagalnya pemerintah daerah, hukum yg lemah masih terjadi di daerah,, izin yg memberikan itu didaerah, tdk ada penegakan hukum yg tegas ya percuma jika ada peraturan.

Pantas bencana alam g ada habisnya, lawong hutannya dibabat manusia. Mudah-mudahan para perambah hutan tersebut dimakan hewan buas

Kalo memang membawa manfaat lebih besar. Menjadi sumber kehidupan rakyat yg bisa mensejahterakan rakyat dan negara. Kenapa harus di obok obok oleh pihak kain

Bagus penghijauan

Tinggal lapor aja ke pihak berwajib ... Gitu aja koq repot .... Cumunguuuttt ... 💪

Petugas sih gak kalah tapi kan mengedapankan sikap manusiawi

Kong kali kong. Yg di Ats bayar setoran

HEBAT KALO BISA BONGKAR MASALAH INI KALO GAK MASUK KUBUR.

Berdiri negara karna manusia

Ruwetnya negeriku.....

Yang disorot cuma perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat,lalu mereka perusahaan" yang jg merambah tak pernah disorot

Satu hamparan bisa sawit semua, hilang sudah keragaman hayati.

Ini yg harus bertanggungjawab ya kepala daerah

Gawat klo begini

Bukan hanya dawit om!!! .ratusan ribu bahkan jutaan hektar, hutan habis dibabat, untuk hutan tanaman industri. Jelas kekayaan flora fauna hilang. Kekayaan yg tak tternilai harganya. Dunia Barat terkagum kagum dg hutan Indonesia, yg berisi ribuan macam tanaman dan binatang yg ada di dalamnya. Tapi hutan di ganti dg hutan buatan, sungguh tindakan bodoh!.

Dipidanakan langsung kepala desa Yang menjual tanah secara ilegal. By Lois Sitompul

Itu semua karena tidak di atur kehidupan yang berkeadilan, Semua itu ada sebab, sehingga menjadi akibat

Dekenganya pusat

Tak ada lagi namanya yg peduli sama marga satwa ,,jangan karena di beri uang sekepok jadi hancur segudang ,,wahai pemerintah peduli lindungi lah marga satwa jangan di biarkan parah hewan hewan mati akibat hutan lindung di rusak para pengusaha yg tidak peduli sama sekali.. NKRI harga mati🇲🇨

tidak kuatnya hukum