Revisi UU TNI: Usul pencabutan larangan berbisnis tuai pro kontra

Подписаться 643 тыс.

Просмотров 1,6 тыс.

50% 1

Selain kekhawatiran terkait kembalinya dwifungsi TNI seperti masa Orde Baru, isu pencabutan larangan berbisnis bagi anggota TNI juga jadi salah satu poin yang mencuat dalam Revisi UU TNI. Pakar menilai, jika alasannya karena kesejahteraan prajurit, itu seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan TNI. Pakar juga menilai ada beberapa risiko jika larangan ini dicabut, terutama terkait profesionalisme hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Suka dengan video ini?
Ayo berlangganan: / dwindonesia
Informasi lainnya dari DW Indonesia:
Instagram: / dw.nesia
Threads: www.threads.ne...
Facebook: / dw.indonesia
X: / dw_indonesia
TikTok: / dw_nesia
Website: www.dw.com/id
Inovator: www.dw.com/id/...

Опубликовано:

16 сен 2024

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист

Посмотреть позже

Комментарии : 4

@DWIndonesia Месяц назад

Sahabat DW, kamu setuju kalau anggota TNI dibolehkan untuk berbisnis?

@alexanderalexander7389 Месяц назад

Pasal 65 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Ayat (2) Prajurit tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan PERADILAN UMUM dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang undang Ayat (3) Apabila kekuasaan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud ayat (2) TIDAK BERFUNGSI, maka prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang undang BERANI PATUH HUKUM ??? .....

@kangfatah2959 Месяц назад

Setuju sih dgn syarat2 tertentu, misal tdk boleh mengganggu pekerjaan utama sebagai abdi negara, tdk boleh berbisnis di dalam institusi TNI kalo diluar boleh dll intinya diatur sebagai mungkin