Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI Tahun 2024 

MPR bertugas Mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden ..daN PRESIDEN ADALAH MANDATARIS MPR

Didalam kehidupan umat beragama Islam yang mencakup seluruh Sumber Daya Manusia dan Fundamental Peradaban Pemikiran orang banyak Allah SWT (Tuhan yang maha esa) telah menurunkan dua hukum didalam ayat-ayat (undang-undang)-nya yang bersifat 1. Hukum Muhakamah 2. Hukum Mutasyabihat untuk memutus perkara-perkara baik perkara Duniawi maupun perkara Eskatologi (Kehidupan Setelah Kematian) Yang meyakini Allah sebagai tuhan yang tunggal adalah pengadilan tertinggi yang maha besar maha bijaksana. Majelis Permusyawarahan Rakyat RI adalah pemerintahan tertinggi NKRI berdasarkan UUD tahun 1945 berazaskan sistem pemerintahan yang demokrasi, seiring perkembangan zaman Sistem Demokrasi ini menjadi ladang bisnis bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan tidak ada keadilan terhadap rakyat bagi pelaku tindak pidana korupsi didalam hukum Khasasi maupun hukum Muhakamat yang terjadi di Indonesia. contohnya: Pada Hukum Khasasi pasal 362 KUHP tentang pencurian seorang yang melakukan pencurian dan terbukti mencuri akan dijatuhi hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak 60juta rupiah akan tetapi jika barang curiannya lebih dari 60juta rupiah pasti beda lagi hukumannya?? sedangkan Hukum bagi para pelaku Tipikor di Indonesia ini lebih cenderung kepada perlindungan harkat dan jabatan padahal mereka sama sekali tidak bermartabat dihadapan rakyat bahwa tindak pidana korupsi dispesialkan dalam hukum Khasasi, bahwa tindak pidana korupsi memiliki penjara khusus yang menyenangkan untuk berlibur, dan bahwa tindak pidana korupsi ditutup-tutupi kebohongannya, dan ini adalah kendala yang sangat besar bagi kemajuan negara Republik Indonesia. Yang saya ketahui dari hukum Muhakamat pengertian tentang Majelis Permusyawarahan Rakyat secara harfiah dan istilah berasal dari bahasa arab yang berarti Dewan Republik. dan gagasan Republik itu sendiri berasal dari Romawi dan ini adalah bukti bahwa sesungguhnya Paham Muhakamah sudah ada sejak masa Reformasi Republik Indonesia tahun 1945 sebagai tolak ukur perkembangan Pemahamannya. Oleh karena Sistem Pemerintah Demokrasi itu bersifat mutasyabihat ' mereka mencari dalih-dalih untuk menutupi kebohongan padahal dalih-dalih itu hanya bersumber pada jalan yang benar dari jalan Allah maka perlu diadakannya Rekonstitusi berdasarkan Hak-hak kebenaran Reformasi UUD Negara Republik Indonesia Jakarta 17 Agustus tahun 1945 yang berazaskan Pembukaan Reformasi dan Pancasila yang menjadikan : 1. Mahkamah Konstitusi sebagai pemerintahan tertinggi Republik Indonesia berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa. 2. Sistem pemerintahan republik indonesia adalah sistem pemerintahan yang Muhakamat berdasarkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Asas Muhkamah sebagai landasan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan asas persatuan Indonesia. 4. Mahkamah sebagai nubuwah dan wahyu yang diturunkan oleh allah swt untuk memutus perkara diantara manusia berdasarkan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawarahan perwakilan. 5. Terstrukturnya sistem pemerintahan Muhakamah disektor-sektor birokrasi berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala kebenaran hanya milik allah sebab saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf dan saya ucapkan terimakasih sudah membaca jangan lupa like dan subscribenya.

Wakil rakyat seharusnya merakyat

Focus aja pada pendidikan bangsa ini, jangan buang2 dana dan energi utk hal2 yg tdk mendesak. Bangsa ini tdk akan cerdas dg ibukota baru. Sangat penting lbh dulu mencerdasakan bangsa ini. Lht orng2 bawah dan anak2 yg putus sekolah krn mahalnya biaya pendidikan. Ingat pasal 33 UUD45

Puan ini lebih demokrat dan moderat dari emak nya, kritiknya pun pake adab sehingga bisa di terima.. Kalo emaknya karna lahir di jaman revolusi, ga beruntung dpt pendidikan formal tinggi di zamannya, akhirnya membentuk karakter yang keras, kalo perang doktrinnya harus berhadap hadapan keras dengan lawan politk, melanjutkan politik 1.0 yang berkembang dr era orla, orba sampe sampe berakhir di 2019. Setelah 2019 , setelah prabowo mau ditarik ke pemerintahan, politik indonesia sudah di upgrade ke ver 2.0, bukan politik berhadap hadap an lagi, tapi politik lemahkan lawanmu dengan merangkulnya, jadikan sebagai teman, dan lemahkan dia dari dalam. Kalo sebagai teman dia tulus mendukung dan mau berkembang, jadikan lawanmu yang sudah menjadi teman itu untuk kau support dia menjadi besar (case prabowo dan AHY), kalo setelah jadi teman dan dilemahkan, dia tidak tulus di ajak jadi teman, tinggalkan dia (case ARB). Dan mba Puan mampu beradaptasi ke politik 2.0 tersebut, tapi tidak dengan ibunya yang generasi orang tua.

Boleh lah si Mr jokowi berpìdato TIDAK MEMBACA KERTAS KOMSEP KARNA SUDAH SMART MAU BELAJAR DAN BELAJAR SEJAK JADI PRESIDENT di penutupan pelaporan tanggung jawab selaku president di department MPR RI DAN DPR RI.

apakah gaji PNS naik tahun depan ya

Soal sidang apa itu ini rata g tau menanu orang besar rumah nya aja pada ngumpet jauh dari masarakat pkyh g peduli DPRD