Tower di Tengah Permukiman Pancuran, Dipindahkan atau Bagikan Uang Kompensasi 

Tower di Tengah Permukiman Pancuran, Dipindahkan atau Bagikan Uang Kompensasi
Warga Pancuran, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, mengaku resah dengan keberadaan menara atau tower telekomunikasi milik salah satu provider yang ada di wilayah setempat.
Karena, tower telekomunikasi tersebut lokasinya sangat dekat dengan permukiman penduduk.
Menara yang telah berdiri selama lima tahun tersebut, kerap menimbulkan petir setiap musim hujan dan menggangu saluran televisi warga.
Untuk itu, warga RT 2, RW 4, Kampung Pancuran, Kelurahan Sukapura, Suwati saat ditemui Suara Cirebon pada Senin (7/11/2022) mengaku sangat khawatir karena saat hujan deras menara tersebut kerap tersambar petir.
Bahkan, karena lokasinya yang dekat dengan permukiman, Suwati juga khawatir jika menara tersebut roboh lalu menimpa rumah warga.
Kekhawatiran Suwati ini cukup beralasan, karena rumahnya hanya berjarak sekitar lima langkah saja dari menara telekomunikasi tersebut.
Suwati mengungkapkan, meski di masa awal izinnya hanya lima tahun, namun menara telekomunikasi itu sudah berdiri sekitar tujuh tahun di lokasi tersebut.
Tanah tempat didirikannya menara telekomunikasi itu milik warga setempat.
Awalnya, tanah tersebut disewa selama lima tahun kemudian diperpanjang selama dua tahun lagi tanpa sepengetahuan warga.
Suwati menegaskan, warga setempat menginginkan tower tersebut dipindahkan jauh dari permukiman mereka.
Terlebih, warga juga tidak mendapat kompensasi dari perpanjangan sewa lahan menera telekomunikasi tersebut.
Sehingga, Suwati meminta, jika tower tersebut tidak mau dipindahkan, maka uang kompensasi yang sebesar Rp60 juta itu kembali dibagikan lagi ke warga.
Terkait hal itu, Komisi I DPRD Kota Cirebon pun meninjau lokasi berdirinya menara telekomunikasi tersebut.
Hal itu dalam rangka menindaklanjuti aspirasi warga RW 04 Pancuran Barat, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan terkait perizinan menara telekomunikasi atau tower.
Pada peninjauan lokasi ini, Komisi I DPRD Kota Cirebon didampingi pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP, jajaran Kecamatan Kejaksan dan Kelurahan Sukapura, Ketua RW 04 Pancuran Barat, dan warga sekitar pada Senin (7/11/2022).
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon memiliki hak untuk memberikan ketegasan kepada perusahaan swasta.
Bahkan, pihak dinas sudah memanggil sebanyak dua kali perusahaan menara telekomunikasi di Pancuran tersebut.
Sehingga, kata Edi, secara aturan bisa memanggil sekali lagi sebagai bentuk pemanggilan paksa terhadap perusahaan yang bersangkutan.
Untuk itu, Edi menegaskan, apabila pihak perusahaan dengan sengaja tidak hadir, maka bisa berlanjut ke meja hukum dan berimbas pada perizinan tower.
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani pun meminta pihak perusahaan tower untuk koperatif.
Karena, perwakilan dari Pemerintah Kota Cirebon maupun DPRD Kota Cirebon sampai saat ini belum dapat menemui pihak perusahaan tower untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Sementara itu, Ketua RW 04 Pancuran Barat, Agung Setiadi menjelaskan, menara telekomunikasi tersebut dibangun pada tahun 2016 lalu. Namun izin mendirikan bangunan atau IMB-nya baru jadi di tahun 2019.
Sebernarnya, kata dia, warga sekitar menolak pendirian menara telekomunikasi ini.
Namun karena sudah dibangun, warga pun memberikan pengertian dan ingin ada kompensasi.
Muhammad Surya/Suara Cirebon/Melaporkan
Ingat SUBSCRIBE, SHARE, and COMMENT.
Video berita terkini Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Update info terkini via suaracirebon.com
Follow akun Instagram : www.instagram....
Follow akun Twitter : Su...
Follow dan like fanpage Facebook : www.facebook.c...
Follow akun Tiktok : www.tiktok.com...