Hukum Kerja di Pajak | ustadz Ammi Nur Baits 

Kalo pun tidak diganti di dunia, insya Alloh akan di ganti dg yg lebih baik nanti di akhirat.

Ana juga resign okt 2023, bismillah

Nice answer

Semoga istiqomah, Aamiin. Baarakallahu fiikum

Resign dari direktorat pajak bukan solusi utama bagi permasalahan ummat yg tersangkut mekanisme perpajakan. Bolehlah kita secara pribadi menarik diri dari lembaga tersebut, namun lembaga tersebut adalah bagian dari sistem pemerintahan yg dimana kita masih terlibat dalam terlaksananya roda pemerintahan seperti mengikuti pemilu yang mana nantinya mengangkat para pemimpin dan pejabat yg tentunya menjadikan pajak sebagai tonggak utama perekonomian negara.

ponakan ana peg pajak tp nonis 😢

​@@UmmuGaffisemoga Allah berikan hidayah kepadanya

Mending di delete, kalau yg ngirim diblokir dan di unfriend haha

Aamiin

Penarik pajak itu siapa? Semua Pegawai pajak kah? Atau yg membuat aturan tentang pajak? Atau eksekutornya?

masyaAllah

Semoga diberikan balasan rezeki yg lebih baik dan luas. بارك الله فيك

Masya allah

Kenapa dengan pns kalau boleh tau

Silahkan baca buku ustadz ANB ttg fikih ASN. Ana ex ASN, resign karena suami merasa terlalu byk syubhat dalam institusi pemerintah sbg ASN. Wallahua'lam bishawab. Tp insya Allah tidak sedikit ASN yg amanah&menghindari hal2 syubhat, yg ketika berada di dlmnya sangat sulit utk tidak "terlibat". Baiknya membaca langsung buku tsb

​@@user-sm4iz6ml1oklo didaerah saya banyak ASN yg korupsi waktu

Masyaallah luar biasa bang semoga dimudahkan

MasyaAllah keren bang, semoga Allah ganti dengan yang lebih baik

Sama saya per 1 januari 2021 udah ga megang pajak.. walo saya kerja di perusahaan swasta.. saya banyak nonton konten ttg pajak ini dari 2019.. saya merasa ragu.. pada dasarnya org ga suka dipajakin... Kecuali atas dasar sukarela

coba cari di youtube jawaban ust.erwandi ketika ditanya oleh pegawai bea cukai. tegas dan mengerikan bagi si penanya saat itu.

nunggu ijma sampai kapan mas? itulah aktifitas saya sehari hari dari tahun 2017-2020 (resign) tiap hari ini nunggu fatwa yg membolehkan). hehe , pajak ini urusannya beda mas dengan pekerjaan haram lainnya, pasti susah anda temui yg membahas ini, karna urusannya bisa panjang kalo sama negara yg berpotensi dicekal dsb. wallahualam

dan sampai kapan mau menunggu di youtube. kalo memang benar niatan antum, silahkan fokus datang ke kajian manhaj salaf. Kemudian tanya langsung satu satu ke ustadnya. Himpun fatwa itu sebanyak-banyaknya dan pasti akan anda temui kebeneran. (ke para asatidz manhaj salaf ya.. bukan ke ustad ustad yg berakidah asyariyah maturidiyah, dsb)

Pertayaan tentang bekerja di pajak haram atau tidak itu di tayakan ber ulang2 , gak akan ada habis nya .. karna pekerjaan itu membuat batin tak tenang , itu adalah sinyal berkerjaan itu tidak benar ..

Apakah bea cukai itu masuk pajak jg ya? Sebagai Orang awam saya kurang paham. Bea cukai itu biaya barang impor masuk ya?

hukum asalnya halal bekerja di sana, beda dengan pajak

Jangan bikin hukum dan kesimpulan sendiri. KPU dan BAWASLU pada dasarnya pekerjaan yang baik karena bertujuan menghimpun suara Rakyat dan Menjaga. tapi curangnya yang kita salahkan

bagi Murjiah menuntut lebih afdhal

bahkan ada rencana pajak UMKM.

Mantap.semoga kedepan sistem nya dirubah sprt itu.insyaallah lbih berkah

Nitip 🙏

@@ResZCreator bedanya bunga % dari bank konvensional dan "bunga" dari akad jual beli di syariah gimana ya bang?

@@ResZCreator sistem bagi hasil itu seperti gimana bang? misal di konvensional pinjam 20 juta, selama 2 tahun, % sekian, total jadi 23 juta yg harus dikembalikan. pinjam di bank syariah 20 juta selama 2 tahun. sepakat 23 juta harus dikembalikan. ini apa bukan bedanya cuma kata "sepakat" bang? sedangkan bank konvensional juga tidak pernah memaksa untuk harus mau pinjam. intinya kalau yg pinjam mau ya namanya sepakat

@@ResZCreator kalau dalam islam misal tahun 2000 pinjam uang 20 juta untuk beli mobil. yg punya utang bisa mengembalikan tahun 2010 dikembalikan 20 juta cuma dapat motor, ini gimana hukumnya bang? sedekah? atau misal tahun 2000 pinjam 300 juta, dibelikan emas dapat 1 kilo. dijual tahun 2010 dapat 500 juta tahun 2010 uang dikembalikan 300 juta, kira2 perusahaan mana yg mau pakai sistem islami ini bang?

@@ResZCreator kalau misal ternyata dari 100 juta mengalami bangkrut total, apa sama saja tetap harus mengembalikan 100 juta dalam batas waktu yg disepakati atau dibebaskan? apa berarti bunga dari modal haram, bunga dari laba halal? bedanya dikit, sama2 ambil untung tapi kalau syariah malah mencekik kalau untung meskipun tidak terlalu mencekik kalau rugi. kenapa kepastian cekikannya tidak dipastikan diawal seperti di konvensional tergantung "sepakat" dari awal daripada tergantung pajak laba yg besar

@@ResZCreator nah itu masalah utama bagaimana cara menentukan bunga sebagai riba, dan pajak laba sebagai bunga? dalam islam hanya dicontohkan nabi meminjam benda mati. 30 dirham/dinar meskipun berlangsung bertahun2 tetap 30 dirham/dinar. meminjam 30 dirham tahun 2000 harga misal 100 juta, nilai mata uang selama 5 tahun berubah, 30 dirham menjadi 150juta, apa harus dikembalikan 100 juta atau 150 juta(30dirham)? kalau benar2 ingin mencontoh nabi seharusnya barang utang-piutang juga harus dengan benda mati dan tanpa bunga/pajak laba. uang mungkin disebut benda mati karena tidak bernyawa tapi nilai uang terus bergerak bergantung nilai uang secara global dan nasional dan lebih hidup dari kehidupanku

dari kata-kata anda sepertinya murni bertanya bukan untuk menyudutkan negara arab saudi. saya juga penasaran jawabannya

Zakat maal dan kedermawanan orang-orang Saudi jawabannya. Sekarang liat di negara kita, zakat maal nya udah sesuai belum? Yang ada misal di rekap untuk haul zakat maal nya malah ketahuan ada harta ga beres, makanya ga berani itung deh 😂

Arab Saudi mengenakan pajak PPN 12 persen. Coba anda Googling

Pantokan kita islam dan nabi muhammad ..

@@abuabdilazis4737 PPh? PPnBM?

Setahuku pernah ada kejadian di masa sahabat, atau mungkin fatwa ulama terdahulu. Jika negara kondisinya lagi DARURAT maka boleh meminta tolong kepada rakyat untuk memberikan harta seikhlasnya itupun harus transparan, dananya mau dipake buat apa aja. Terus negara kan punya aset, yg penghasilannya bisa dipake untuk mengurus negara.

HEY NGERTI KAN DI INDONESIA BANYAK SUMBERDAYA ALAM YG MELIMPAH YANG KALAU DI KELOLA DENGAN BAIK,BENAR & JUJUR NEGARA GK PERLU NGAMBIL PAJAK DARI MASYARAKAT. UDAH TAU KAN KALAU PAJAK PRODUK NYA ORANG" KAFIR..SAYANG NYA DI INDONESIA HASIL BUMI DI KELOLA TIDAK JUJUR YANG BANYAK DI MALING SAMA PARA ORANG YG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB

JAMAN RASULULLAH TIDAK ADA PAJAK TAPI MASIH BISA NGEHIDUPIN SEMUA RAKYAT NYA..JADI YANG SALAH SISTEM EKONOMI DI INDONESIA YG HAMPIR SMUA NYA PAKE CARA ORANG" KAFIR

@@AldoTeredo Memang paling enteng ngomong itu darurat Om.. sudah cek belum kriteria-kriteria ulama seperti apa saja sampai pajak itu benar-benar boleh, tidak se-enteng ngomong itu darurat Om. Sudah tau sikap Imam An-Nawawi ketika akan dimintakan fatwa pajak saat kaum muslimin diserang pasukan tartar dan baitul mal habis? Itu kurang darurat apa Om, dan saat itu negara sudah menjunjung hukum Islam sebagai dasarnya lho, dan pejabat juga sudah melibatkan para ulama. Lha sekarang? Ekonomi Islam belum dijalankan, para ulama kompeten tidak dilibatkan dalam urusan ekonomi negara, riba dan gharar dimana-mana, sumber daya alam belum dikelola dengan baik, anggaran belum terserap untuk porsi yg bener2 darurat, korupsi besar-besaran dan dimana-mana, pejabat masih pada bermewah-mewahan, pajak jadi hukum negara dan dikenakan terus menerus. Ow iya, zakat belum diutamakan, zakat kaum muslimin terutama zakat mall itu besar lho, belum jizyah bagi yg non muslim, potensinya luar biasa itu.

@@dias.abuumar Pahami kata MEMINTA TOLONG, berarti pemerintah bilang gini “kita mau perang nih, ayo yg mau bantu dana silahkan, kalo nggak gpp” Saya tanya apa hukumnya perkataan diatas? Kalo pajak itu bukan meminta tolong, tapi lebih ke maksa. Saya gak bilang BOLEH MEMUNGUT PAJAK KALO DARURAT tapi bilang BOLEH MEMINTA TOLONG RAKYAT KALO DARURAT Jadi saya ulangi lagi, apa hukum perkataan diatas? (Pemerintah minta tolong rakyat) Dan tambahan, saya gak ada bilang zaman sekarang negara kita sedang DARURAT boleh minta tolong kepada rakyat, saya cuma membahas hukum. Jadi kamu yg gagal paham

4:44

@@FaZcoMyoi, di kemenku bs pindah ke unit eselon 1 lainnya kok

Asal akuntannya tidak ikut-ikutan mencatat pendapatan dan/atau biaya bunga di kliennya ya 😂

Setau gue iya.. Karena Akuntan publik kan meng audit secara independent seluruh transaksi & invoice, mulai dari Petty Cash sampai Bank Statement, kemudian Financial Statement nya (B/S, P/L, Statement of Shareholder's Equity ), Cash Flow Report, Inventory report, Project Report, Budget, dll.. Termasuk dari sisi Tax nya. Pengalaman kerja di beberapa PMA, ya kayak gitu.. 😁

Supaya bayar tidak berlebihan, ada manipulasi data gak?

kaedahnya aturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah,

Klo IPL (iuran pengelolaan lingkungan) kan ada jasa yg dilakukan. Sama seperti service AC. Klo pajak saya blm paham jasa apa yg dilakukan negara, sama seperti preman2 malak toko2 kecil atas nama uang keamanan, analoginya sepertinya lebih deket ke preman malak tp skala makro

@@ultiumlabs4899 hmm, jd fasilitas umum, bayar polisi utk keamanan, bayar hakim, dan asn publik lainnya, bukan jasa juga gtu mas?

ini jawaban tntg konsultan pajak oleh ustadz erwandi ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-6FQweHkI_24.html

Masih ada denda pelayanan 5%..? Cek penjelasan ustadz DR Erwandi Tarmizi tentang kerja di BPJS Kesehatan..

kalau sdh terlanjur jd ipar bs dinasehati untuk resign atau minimal pindah instansi yg lbh baik.. ana slh satu contoh pegawai pajak yg pindah ke instansi lain yg tdk berhubungan dg penarikan pajak...

Kalau mau yg tegas ke ustadz Erwandi Tarmidzi hafidzahullah. Disikat semua pajak beserta turunannya

​@@EgarAutoreviewkalau beliau jawabannya singkat, padat, jelas, "haram" 😂

Banyak sda Indonesia Dan harus nya pejabat yg gjinya di potong Dan para koruptor hartanya dsita

​@@apaiyaofficialnetwork9647 sedangkan Arab Saudi yang SDAnya melimpah dan menjalankan syariat, sudah mulai memungut pajak

pajak memang haram bro, itu udah mutlak.. tapi kalo soal gaji PNS, itu mengacu pada apa yang dikerjain, kalo PNS guru, yaa jelas Halal.. perihal tentang gaji nya dari pajak, itu urusan negara, bukan urusan dia contoh lain misal kerja di perusahaan swasta di indonesia bergerak di bidang jasa macam Gojek, yaa aman aman aja,, dan ada kemungkinan kita dibayar make uang haram nya si pemilik perusahaan, tapi itu bukan urusan kita, kita berhak dapet bayaran atas apa yang dikerjakan

@@anbiabohlam5468 maksud saya, kalau pajak haram lalu sistem apa yang dapat ditawarkan terutama untuk pengelolaan negara, karena mau tidak mau negara juga butuh duit untuk mengongkosi seluruh aktivitasnya? kalau gojek mungkin lebih masuk akal dan itu berbeda lho dengan analogi anda terkait guru., kalau analogi anda seperti PNS guru, itu sama saja membuat orang lain berbuat dosa untuk kebaikan kita/orang lain, karena harus ada orang lain yang melakukan pekerjaan kotor- untuk dapat menggaji guru yang berasal dari iuran pajak tersebut..apakah fair seperti itu jika anda anggap pajak haram?? karena jika kejadianya seperti itu, sistem mesti ada yang salah dan perlu diperbaiki..nah maksu saya adalah sistem apa yang ditawarkan?? sejauh pemahaman saya, namanya negara indonesia, pemerintahannya itu dari "rakyat dan untuk rakyat". jadi pajak itu pada hakikatnya, baik langsung atau tidak langsung, serta sadar atau tidak sadar, adalah suatu kesepakatan bersama dari rakyat untuk kepentingan rakyat juga, dalam hal ini dana untuk pengelolaan negara dan pembangunan infrastruktur negara yang lain demi kesejahteraan bersama. memang tidak semua orang seluruh indonesia berembug untuk memutuskan hal tersebut (jadi ada yang suka dan tidak suka atas hasil keputusan tersebut-makanya perlu ada musyawarah mufakat), namun yang berembug adalah 'perwakilan rakyat' yang dipilih oleh rakyat (pemilu) yang dianggap oleh rakyat merepresentasikan rakyat itu sendiri, ya melalui DPR dan Pejabat negara lainya... jadi kalau pajak yang merupakan bentuk keputusan bersama, dianggap haram terus gimana dong sistem pengelolaan negara yang ideal? masih untung INdonesia secara ideal adalah dari rakyat dan untuk rakyat, beda misalnya sistem kerajaan/kesultanan, dalam beberapa kasus rakyat tidak memiliki suara di dalamnya, semua atas perintah sultan, termasuk pajak yang dikenakanya

Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa salam dalam penata kelolahan negara untuk dana ada yang namanya Baitul Mal. Itu tempat semua dana masyarakat ditampung baik dari sedekah, zakat, waqaf, dan lain2. Nanti semua itu digunakan untuk kepentingan umat. Dan itu diberikan secara sukarela karena bener2 untuk kepentingan masyarakat. Seperti halnya masjid. Kan ada dana pemberian dari Sedekah, zakat, waqaf. Cuman dalam skala kecil saja. Sedangkan kalau pajak itu kita dipaksa untuk nyumbang. Bukan sukarela.

Ada yg namanya PNBP coy. Dan saudi bukan jadi dasar menentukan hukum, ade2 aja

Kemana saja uang hasil penjualan kekayaan alam indonesia seperti minyak dari riau, batu bara dari kalimantan, timah dari babel, nikel dari sulawesi dan emas dari papua?

Bang kalo setiap ustad yang ceramah kaya abang pengen terus ditangkp pemerintah. Habis tar semua ustad. Tar tinggal abu janda yang ceramah. Brabe tar 😂

Bang udah sekolah di ekonomi Syariah?

“Nabi Isa AS”, AS disini maksudnya Amerika Serikat bang?

Kalau dipenjara lu mau nafkahin keluarganya 🤭

semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda