Kebijakan KHDPK untuk Apa? | FoDcast 

Trimakasih pk dirjen sudah dtng ke kth griya bukit jaya...ini yg di tunggu masarakat adanya KHDPK ...adanya sk perhutanan sosiall alhmdllh kesejahteraan masarakat yg pengola lahan meningkatkn ekonominya

Setuju..

Pembahasan yang penting ni.. Terima kasih🙏🙏

mhn Pak dirjen utk dicatat 1.ada bias yg besar antara fakta dan konsep(kebijakan) skr blm ditetapkan aj sdh muncul pembabatan 2. jgn memberi mimpi PHT utk lebih sehat klo hutan yg produktif faktanya masuk KHDPK sama saja memutus urat nadi PHT 3. IPHPS skr mana ada yg berhasil? tlg ditunjukkan malah fungsi hutannya rusak berubah menjadi ladang jagung, ladang kentang, lahan padi dll sbg demplot PS klo IPHPS mau ditarik dlm bentuk yg lebih luas dan bertranformasi sbg KHDPK apa mau 1,1 juta rusak juga 5. klo sampai besuk rusak hutan maka pejabat yg membuat regulasi skr hrs mempertanggungjawabkan krn kebijakan yg dikeluarkan akan menimbulkan dampak deforestasy 6. KLO di dunia bebas nanti di akhirat para pihak yg membuat dan mendukung kebijakan yg menimbulkan dampak kerusakan hutan dan lingkungan maka akan dimintainpertanggungjawabkan

sebuah peluang tuk hutan lebih baik berbasis pemberdayaan masyarakat....tapi tetap perlu evaluasi, sebab bisa jadi dlm implementasi ada sisi mudzorotnya..

It’s helpful a lot for me as young men who wants to contribute to my rural society

He he program nya bagus...coba turun lpangan ..contoh aja perbatasan jateng jatim..hutan mkin rusak

Program bagus, praktek para penerima mandat dholim terhadap lingkungan, sebaiknya yg saat ini kondisi rusak, ditata dan diperbaiki. Ingat! Latar belakan konflik di trenggalek, berawal dari penjarahan th 2002-2006 dan ditangani dg kompromi sosial plus penegakan hukum trhdp tokoh otak oknum, namun saat mau selesai muncul hiruk pikuk iphps.

Trima kasih Pak Dirjen atas kunjungannya ke IUPHKm Kop. Putra Karya Mendaluh, Desa Muara Danau, Kab. Tanjung Jabung Barat beberapa bulan yang lalu.

Maju terus HDTV, memberi pencerahan kepada publik terkait pengelolaan kehutanan Indonesia..

Di jawa . masing2 Cabang dinas kehutanan. Punya penyuluh kehutanan pns dan penyuluh kehutanan sewadaya masyarakat. Namun kurang dilibatkan di Perhutanan sosial.

Matap Nih Konsepnya Hutan Subur Rakyat Makmur....

KHDPK suatu konsep spt membuat kendaraan mewah namun yang belum dilengkapi segala sesuatu yg mendukung keamanan dan kenyamananya, sehingga ketika pengendara mau tancap gas, semua berantakan rodanya kabur duluan, stirnya gak bisa berbelok jd nya amburadul karena tergesa2 mengibarkan bendera start

Semoga KHDPK itu bukan hnya tujuan mulia d jajaran pejabat atas saja sedangkan d lapangan bnyak gesekan antar masyarakat sekitar hutan. Contoh d tempat saya,, masyarakat yg sudah lama menggarap lahan sejak lama malah d usir oleh suatu LSM yg mengatasnamakan pejuang KHDPK sehingga saling bacok. Dan tolong d cek benar² supaya program KHDPK bukan hnya utk kesejahteraan jangka pendek krn lahan yg sdh d dapat kemudian d jual/d uangkan kpd cukong² berduit dan ini sudah terjadi.... Tolong channel ini jg menghadirkan guest dari Tokoh FPHJ (Forum Penyelamat Hutan Jawa) garut yg jg menolak KHDPK ato DPR-RI komisi IV boss. Kalo saya petugas lapangan hnya manut 🙏🙏🙏

Hanya satu masukan, banyak peta KHDPK yg letaknya dihutan lindung dan kps, tapi lahan yg produktif tetep hal kelolanya perhutani, jd sekali mohon perhatikan kemakmuran petani hutan, dan masih banyak masalah antara petani hutan dan perhutani yg TDK terselesaikan,

Coba2 program baru pada ekosistem hutan dan diberikan pengelolaannya kepada masyarakat yg lbh mengutamakan pertanian daripada kehutanan. Beban biaya mengelola hutan itu ada PBB ada PNBP dan itu semua pendapatan negara. Seandainya program ini gagal ya... - rusak hutannya - rusak tanahnya - hilang pendapatan negara dari sektor kehutanan Akhirnya,tanah dialihkan ke tuan2 tanah,masyarakat kembali sengsara,bencana tanah longsor dan banjir dimana mana. Korban jiwa dan harta masyarakat bukan pengelola akan ada. Kata presiden,bia nanti tanahnya ditelantarkan atau tidak produktif,SK nya akan dicabut....mau dicabut eh dihadang parang..polisi turun... yg namanya urusan tanah akan berdarah darah pak.

Jangan hawatir Bu menteri kami masyarakat lingkungan hutan siap mendukung perhutanan sosial demi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat, yakinlah ketika masyarakat memerasa memiliki hutan pasti akan dijaga sendiri hutanya klo selama ini asumsi masyarakat hutan milik perhutani karena yg selama ini saya temui di lingkungan saya yg nebang selalu perhutani yg menanam masyarakat walau bibit dari Perhutani

Jgn sampai disalahgunakan utk kepentingan pribadi..golongan...politik...palagi menjelang pemilu...harap dikaji ulang dampak nya

Ini lah yg di tunggu2 masarakat pengelolah hutam .demi kesejahtraan masarakat yg bertani dihutan .

Dukung khdpk.... Usut mafia kayu....oknum perhutani tapak dalang pungli jual beli lahan melalui centengnya dan masyarakatlah jadi korban buat bahan laporan tuk menghambat progam khdpk.... Sambut hutan lestari masyarakat sejahtera.....basmi ideologi kolonial lebih kolonial.....

Pak Bambang bagaimana tanah adat yg di rampas pleh kehutanan yg dijadikan kaeasan

Banyak warga yg sudah di kasih sertifikasi tanah garap oleh aturan pemerintah .. tanah garap nya bisa di beli mafia penguasa uang buktinya orang asing banyak beli dan bikin villa gedung pariwisata

Coba nya bisa pak bambang hadir di setiap universitas, di indonesia untuk sering" mengenai tata kelola hutan untuk kesejahtraan rakyat utamanya masyarakat di dareah hutan, akan sangat membantu untuk pencapaian RAKYAT SEJAHTRA HUTAN PUN LESTARI.

Omong aj mudah lihatlah khdpk jadi benturan bagi semua org lapangan....nyawa taruhanya

Perhutani sebetulnya pengelolaan hutan sudah teruji cuma selama ini aturan banyak terhalangi oleh pemerintah di politisir kacau bosku

Hutan yg di kelola perhutani sekarang dah jadi tanaman jagung bosku

Di lapangan prakteknya kacau. KTH2 sok berkuasa. Capede. Hrsnya perusakan hutan hrs diminimalisir. Kita yg mau rehabilitasi hutan lindung malah diusik. Dipikir menanam 1000 pohon secara swadaya itu mudah? Lahan rimbun sedikit krn ongkos bersih2 hutan tdk sedikit. Malah dibilang tdk terpola n lahan mangkrak😢setahun sekali disuruh bayar siring. Pdhl thn kmrn tdk panen kopi krn cuaca, ditakut2i KTH dialihkan ke pihak lain lahannya. Dgn alasan pasal2 undang2 ini lah itu lah

Fakta sekarang tidak ada pungutan tapi penguasaan lahan dan justru jual beli.

kereeen,

Siap 86

Ancaman deforesisasi HUTAN JAWA. #SAVE HUTAN JAWA# Bila terjadi deforesisasi hutan jawa akibat kebijakan P.287. Saya minta yang membuat kebijakan harus siap di meja hijaukan sebagai bukti pertanggung jawaban.

KHDPK bersifat politis. Sifatnya hanya bagi-bagi lahan. Namun penggarap KHDPK tetap tdk akan sejahtera Krn luas lahan garapan yg terbatas, sementara sdh pasti hutan di Jawa akan semakin rusak dan habis serta merusak iklim dan tata air di Jawa. Seharusnya para penggarap lahan perhutani dialihkan ke program transmigrasi dgn cara membatasi luas lahan perusahaan perkebunan diluar Jawa yg sangat rakus akan lahan. Tolong KLHK jgn hanya memberikan kawasan hutan di luar Jawa kepada pengusaha saja, tolong berikan juga kepada petani. Selama ini KLHK sdh sangat tidak adil. Korporasi dgn mudah memperoleh lahan hutan dgn luas yg gila-gilaan. Mana jatah utk petani kecil ?? Lihat tuh di Jawa, demi memberikan lahan garapan kpd petani akhirnya hutan Jawa yg tinggal secuil akhirnya ditebang. Lihat saja nanti, pasca program KHDPK di Jawa maka bencana iklim akan semakin sering melanda pulau Jawa. Beberapa waktu yg lalu sdh ada kejadian kota Solo dilanda banjir besar. Kedepannya siap-siap wilayah yg lebih luas di Jawa akan terkena bencana banjir dan kekeringan. Sehingga alih-alih meningkatkan produksi pangan, program KHDPK akan menurunkan produksi pangan di Jawa.

KEC.NGASEM KAB.BOJONEGOTO JATIM TOLONG PAK PERSIDEN JKWI.PETANI DI USIR2 TERUS TIDAK TAU PER SOSIAL..

bayak di tanami tebu

cara daftar pendamping gimana?

Kenapa tidak melibatkan Pemda stempat..,?? Ini aturan kayaknya terlalu rumit... Belum lagi nanti adanya konflik horrisontal antar warga... Yg tidak dapat mengelola ini pasti jadi bahan konflik

Sebelum hutan hancur,sbaiknya menteri sgra mundur,,,

akan lebih baik jika di ikuti dengan pengawasan dan penertiban rutin

Wah" kok malah lebih ngeri dari perhutani khdpk ini. Maaf pak rakyat menolak khdpk

Mohon disosialisasikan ke masyarakat ...krn pastinya ada pihak yg tdk rela ada KHDPK....mohon tdk diijinkan penebangan di area hutan lereng Semeru krn dgn penebangan hutan seluas belasan hektar kemarin dampaknya banjir...

yang berkuasa mah bebas mau apa sàjah yg penting tujuanya tercapai

Sayang nya perhutani di tingkat bawah selalu menentang KHDPK dan menakut-nakuti masyarakat, sehingga perhutanan sosial tidak bisa berjalan, perhutani sperti penjajah di negeri sendiri itulah yang di rasakan masyarakat sekitar hutan,

Kalau haus lahan buka aja di luar jawa yg dukung itu bukan orang tani klau ada bencana mudah" an kena yg dukung

Nyatanya cuma pendataan saja, faktanya sampai sekarang tidk berjalan, salam dari pandeglang banten🙏

Saya punya konsep membangun hutan lebah buatan.. bagaimana caranya bisa masuk sistem pendampingan?

Sebutlah modal sosial. Dengan modal sosial dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan Maka perlu kepastian lahan dan keterlibatan para pihak serta bibit yang berkewalitas. PHBM yang diandalkan belum membentuk karakter kearifan lokal juga belum menjawab pengentasan kemiskinan. Justru hutan semakin gundul. Kebuntuan terjadi ketika para pihak sudah tidak menaruh rasa percaya,tidak adil dan setara.

Kalau Tuhan ngikutin maunya manusia bisa saja bumi dijadikan seluruhnya daratan tidak perlu lautan & gunung. Hutan dijadikan fungsi ekonomi yang diuntungkan hanya berapa persen saja , terjadinya deforestasi hutan terjadilah banjir yang rugi seluruh kabupaten

hutan kok dibagi2..... lestarinya dimana???

Ternyata ada kawasan hutan produktif aset Perhutani yg masuk KHDPK... Apa ada jaminan kawasan tsb tetap menjadi kawasan hutan??

Fakta di lapangan...sejak zaman dulu,yg melakukan kegiatan penanaman,pastilah masyarakat sekitar kawasan hutan yang menjadi garda depan,ada kebakaran juga biasanya masyarakat sekitar hutan yang pertama kerepotan,1 x 24 jam,masyarakat sekitar hutan yg melakukan penjagaan sukarela,dan yg "gajian tiap bulan" dari hutan,siapa ya???...hidup Rakyat Indonesia,hidup KHDPK....abaikan yg nyinyir tanpa karya apa2 di wilayah hutan.

Bolehlah mo ganti aturan sebanyak apa, sesering apa, Tapi tolong tunjukkan bukti mana yg berhasil di Indonesia ini.. Kalimantan?? Sumatera?? Hutannya jadi apa?? Aku masih bersyukur tinggal di Jawa,..setidaknya hutannya masih bertahan s.d saat ini. Jangan sampai hutan jd ajang kepentingan politik ajang balas dendam para penguasa kewenangan. #savehutanjawa #greenpeaceindonesua

Otak lo sebenarnya di mana pak bambang, coba pikirkan, seharusnya kita sebagai manusia melestarikan yg namanya hutan bukan menghancurkan

😮😮😮😮😮😮😊

Mari kita tunggu bersama2 kehancuran hutan jawa.

Yg menerbitkan sk 287 saat ada kerusskan hutan 10,20 th kdepan sdh pd mati. Pejabat yg baru tentu tdk mau. Ruwet banget.

Pulau Jawa dgn luas hutan yg sdh sangat minim sangat tidak layak menjadi obyek reforma agraria. Hutan Jawa tinggal menunggu kehancurannya, iklim di pulau Jawa siap-siap berubah, kekeringan dan kebanjiran akan mengancam pulau Jawa. Dengan berubahnya lingkungan akibat berkurangnya tutupan hutan maka pulau Jawa semakin tidak layak untuk didiami oleh 160 juta penduduk. Kalau program ini dipaksakan maka syarat dan ketentuan harus berlaku, warga yg mendapat hak kelola haruslah warga desa yg berbatasan dgn hutan, lahannya gak boleh terbuka, harus tetap ada tegakan pohon kayu dgn sistem agroforestri, lebih baik lagi kalau warga berkomitmen membuat hutan rakyat dgn tanaman kayu cepat panen seperti sengon Jabon jati-solomon kemudian dibawahnya ditanam Porang dan sejenisnya, lahan tetap aset negara, gak boleh disewakan, gak bisa dijual, gak bisa jadi anggunan, kalau ketentuan dilanggar hak kelola lahan harus dicabut. Tapi masalah nya sekarang ini sdh mulai ada kasus pendudukan kawasan hutan akibat rencana program ini, teori mah enak, KLH terlalu banyak berteori, tapi kenyataannya dilapangan keras bos, kalau kelembagaan nya dan petugas nya belum siap, sy gak percaya program ini berhasil, kalau sampai ada status quo maka yg ada malah akan terjadi penjarahan lahan yg lebih parah dibanding tahun 1998.

Ini aturan carut marut.. nama banyak kepentingan politik... Jumlah lahan garapan yg boleh dikelola gak jelas... Negara kog serta Merta saja bikin aturan... Apa sudah yakin di masyarakat gak ditunggangi politikus,???? Mbok di lihat dan di teliti serta banyak referensi kalau buat aturan.. khdpk ini kental aroma politik

Menurut sy, tidak seharusnya Hutan negara adalah aset negara, tidak seharusnya dibagi - bagi jika dipaksa dijadikan KHDPK, seharusnya semua masyarakat Indonesia dapat semua termasuk karyawannya perhutani, tidak adil jika dibagikan pada masyarakat (orang²/kelompok tertentu) karyawan perhutani juga WNI (org pribumi) bukan WNA.

Jlimet.... Bukan buat hutan tapi bisnis

Saya petani hutan dukung sepenuhnya KHDPK maju terus Bu Menteri klhk..Pk Dirjen pskl..kami bersamamu siap menjadi garda terdepan untuk mendukung program yang berpihak pada rakyat,bukan pada para penjilat yang berkedok bela rakyat...SAVE KHDPK..PERHUTANAN SOSIAL..

Trimakasih atas kebijakan pemerintah ,sdh waktunya warisan kolonialis dihapus...

Sejarah petani penggarap dengan perhutani sudah sejak lama banget kurang harmonis...

Sampai muncul program KHDPK karena falsafah hutan lestari masyaaarakat sejahtera tdk tercapai.

khdpk rawan hutan jd rusak

KLHKmemang selalu membuat trobosan yg terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Hutan Lestari rakyat makmur. Serta terbebas nya perbudakan yg dilakukan oleh kolonial. Salam Lestari ✊✊✊

Gak masok gak masok