Тёмный

Korelasi Revisi UU Desa 2023 dan Akuntabilitas Pembangunan Desa 

FMB9ID_ IKP
Подписаться 8 тыс.
Просмотров 6 тыс.
50% 1

#FMB9 Bicara soal UU Desa kali ini, biar kita makin paham nih dasar kebijakan yang akan direvisi.
UU Desa yang telah berusia 8 tahun, digulirkan untuk dilakukan revisi UU Desa terhadap 19 point perubahan yang diajukan sebagai inisiatif DPR. Target penyelesaian revisi UU Desa diupayakan tahun ini selesai.
Penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun (maksimal 2 periode) dan penambahan anggaran Desa dipertanyakan dasarnya, apakah atas dasar efektifitas dan efisiensi transformasi pembangunan atau ada hal lain yang mendasari? Termasuk bagaimana transparansi dan akuntabilitas dana desa yang dialirkan?.
Simak penjelasan selengkapnya dari Bpk. Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan PDTT RI

Опубликовано:

 

17 сен 2023

Поделиться:

Ссылка:

Скачать:

Готовим ссылку...

Добавить в:

Мой плейлист
Посмотреть позже
Комментарии : 15   
@ichunkbabelankota4430
@ichunkbabelankota4430 8 месяцев назад
Mantappp
@yoksansamay2787
@yoksansamay2787 9 месяцев назад
Sangat Luar biasa... Pak Dirjen... 👍 Memang klu kita bicara soal Kewenangan,maka sampai saat ini UU Desa dan Regulasi Turunannya belum diterapkan secara terukur, krn Pemda blm mau membagi kewenangan sesuai dng Regulasi Pusat... Ini yg menjadi masalah di desa2,sehingga memperlambat perkembangan kamajuan Desa. Terima kasih... 👏
@maruhumsihombing2962
@maruhumsihombing2962 2 месяца назад
Pejabat indonesia mulai dari atas sampai ke bawah (kep desa ). Seolah olah mementingkan diri sendiri
@aliaulinnajwanajwa2798
@aliaulinnajwanajwa2798 9 месяцев назад
Enak sekali perangkat desa kalau jadi ASN karena didaerah kami mereka cuma sebulan sekali kekantor kades untuk gajian kerja GK jelas
@etikmudarifah9263
@etikmudarifah9263 9 месяцев назад
Mantabs Mas Dirjend... terima kasih pencerahannya...
@yahmanardiansyah
@yahmanardiansyah 9 месяцев назад
jenenge onok lawan masih jabatan seumur hidup yo jk onok lawan
@bayanramelan4304
@bayanramelan4304 9 месяцев назад
Jooooosss dan luar biasa, saya kagum kepada bapak
@maruhumsihombing2962
@maruhumsihombing2962 2 месяца назад
Soalnya pergantian kep desa yg dipermasalahkan rakiat kecil. Paling lambat seksli 6 thn itulah terutama.
@bayanramelan4304
@bayanramelan4304 9 месяцев назад
Pak Sugito pancen jooooosss sak estu
@user-xo3vq6rk4v
@user-xo3vq6rk4v Месяц назад
Diperdaya ketuk palu angka 8 th bertntangn dg angka 5 th amant konstitusi. Drafting bnyak error in.. Kata masa, sehrisnya paling lama, dan masih bnyak yg lainnya overlaping
@user-dh5ej6ig4i
@user-dh5ej6ig4i 9 месяцев назад
9 tahun jabatan kepala desa itu tidak menjamin di desany lebih maju. justru lebih leluasa kades yg mau korupsi dana desa
@harionependi1074
@harionependi1074 9 месяцев назад
Harus terkabul BLN 9
@kadessingobanyubiru1924
@kadessingobanyubiru1924 9 месяцев назад
Wes wayae
@Cupang_hias457
@Cupang_hias457 9 месяцев назад
Alasan masjab kades ditambah untuk meredakan konflik tidak masuk akal, justru makin berkepanjangan, juga alasan untuk efisiensi biaya Pilkades yang nyatanya anggaran dana desa bertambah salah satunya untuk Pilkades. Masjab bertambah berkorelasi dengan akuntabilitas pembangunan desa itu relatif, tergantung kades dalam mendistribusikannya apakah terkendala oleh korupsi dana desa sehingga terhambat tidak efektif dan kalau ditambah akan semakin melebarkan celah kesempatan negatif. Enam tahun tiga periode beda masjab dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif negara yang rata rata lima dua periode, itu kompromis sebab kades dan perangkatnya sama seperti pejabat pegawai yang dipilih dengan perjanjian kerja waktu tertentu, bukan ASN dan tidak dapat pensiunan namun pesangon sekaligus ketika purna tugas.
@RuspandiYadi-ni8gg
@RuspandiYadi-ni8gg Месяц назад
Tdk setuju bu ketu toko banyak yng demo
Далее
Update Pusat Data Nasional Sementara
14:11
Просмотров 184